Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pernah jadi Gubernur DKI Jakarta era 2014-2017. (ANTARA)JAKARTA - Andil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerap bikin pusing pejabat daerah. Analisa keuangan BPK sering dijadikan patokan baik tidaknya kepemimpinan kepala daerah. Barang siapa kepala daerah yang daerahnya diberikan status Wajar dengan Pengecualian (WDP) dianggap mimpi buruk.Ahok pernah merasakannya. Gubernur DKI Jakarta era 2014-2017 itu tak terima status keuangan wilayahnya dilabeli WDP. Ahok menuduh BPK tak kredibel – banyak peniliannya tak tepat dan pilih kasih. Kadang kala BPK memberikan penilaian baik kepada daerah yang kepala daerahnya korupsi.BPK dikenal luas sebagai pengawas penggunaan uang negara. Lembaga itu bekerja secara independen dan tak dapat diintervensi oleh pemerintah. Narasi itu membuat BPK berani memberikan predikat WDP dalam laporan keuangan DKI Jakarta 2014.BPK menemukan ada 70 temuan yang berpotensi merugikan daerah triliunan rupiah. Kecurigaan BPK juga hadir dalam penyediaan lahan di kawasan Rumah Sakit Sumber Waras senilai Rp880 miliar. Laporan itu jelas tak menyenangkan Ahok.Gubernur DKI Jakarta itu menganggap BPK tak kredibel lagi sebagai lembaga independen yang mengawasi penggunaan uang negara. BPK dianggap tak memiliki standar yang jelas menetapkan suatu daerah Wajib Tanpa Pengecualian (WTP), WDP, atau Tidak Wajar (TW).Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat. (ANTARA)Ahok lalu mencontohkan kala Jakarta dipimipin Fauzi Bowo (Foke). BPK justru berpihak kepada Gubernur DKI Jakarta era 2007-2012 dan memberikan predikat laporan keuangan DKI Jakarta WTP. Sedang eranya yang membenahi banyak masalah --termasuk keuangan-- peninggalan zaman Foke malah WDP.Ahok tak berhenti sampai situ saja. Ia coba meluaskan kecurigaannya terkait tidak profesionalnya BPK. Ia menegaskan banyak daerah yang diberikan status WTP justru kemudian kepala daerahnya jadi tersangka korupsi.Ahok mengambil contoh Provinsi dekat Jakarta, Banten. Ahok menganggap Banten kerap mendapatkan status WTP. Namun, Gubernur Banten, Ratu Atut Choisiah justru terlibat kasus penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan Provinsi Banten pada 2011-2013. Harusnya masalah itu sudah diendus oleh BPK."Saya bilang kan ke BPK, coba lu lihat tuh Banten, dapet WTP toh? Padahal ada kasus alat kesehatan, diproses juga gubernurnya. Jadi selama ini BPK auditnya tuh ngapain? Ini buat saya bukan persoalan WDP nya atau apa, karena saya dikasih disclaimer pun nggak ada urusan. Karena yang menentukan saya jadi gubernur itu warga DKI bukan BPK," ungkap Ahok sebagaimana dikutip laman detik.com, 8 Juli 2015.Ahok Tantang BPKAhok masih menganggap audit keuangan yang dilakukan BPK tak masuk akal. Ia terus mempertanyakan kredibilitas BPK. Kondisi itu membuat Ahok melayangkan tantangan kepada BPK. Ahok bersedia diaudit terbuka. Namun, BPK ditantang terbuka dengan harta kekayaan dari ketua hingga anggotanya ke publik.Buka-bukaan kekayaan anggota BPK dianggap Ahok sebagai solusi meningkatkan kepercayaan publik kepada BPK. Apalagi, audit BPK kerap dipandang penuh unsur politik. Nantinya, publik bisa menilai wajar kredibilitas dari ketua hingga anggota BPK.Mulai dari total harta, hingga jalan mereka mendapatkan harta. Semuanya diminta diperlihatkan ke publik. Ahok memandang selama ini BPK bak ‘tuhan’ tak ada yang berani mengusik dan mempertanyakan kinerjanya.Ahok seraya yakin bahwa tak semua pejabat BPK bekerja secara jujur. Narasi itu membuatnya kian penasaran dengan uang dan aset yang dimiliki oleh anggota BPK. Jika harta yang dimiliki janggal, maka anggota BPK diminta tak perlu audit laporan keuangan daerah karena mereka bermasalah.BPK tak menanggapi keinginan Ahok. Mereka menganggap laporan mereka benar dan sesuai prosedur. Jika Ahok merasa tak puas, yang bersangkutan diminta untuk melaporkan BPK ke Pengadilan. Sebab, menanggapi Ahok hanya bisa bikin gaduh dan tak jelas manfaatnya."Saya mau nantang semua pejabat di BPK yang ada bila perlu buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana. Saya mau tahu semua. Kalau nggak bisa buktikan nggak boleh jadi angggota BPK semua, nggak boleh periksa orang karena kalian bisa ada unsur masalah," ujar Ahok dikutip laman detik.com, 7 Juli 2015.