Ilustrasi perempuan yang berjuang untuk kesetaraan dan hak. Foto: KatePilko/ShutterstockEmpat laporan besar tentang hak-hak perempuan di tingkat internasional, termasuk rekomendasi untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi, tidak akan diterbitkan tahun ini. Hal ini tertulis dalam sebuah dokumen PBB, dan dianggap oleh kelompok-kelompok pembela hak sebagai bagian dari serangan yang lebih luas terhadap kesetaraan gender.Pendanaan sukarela untuk Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) atau Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menurun sebanyak 60 juta dolar AS tahun ini. Penyebabnya adalah sumbangan yang tidak dibayar dan pemotongan besar dalam bantuan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Trump.Dokumen OHCHR yang diedarkan ke negara-negara anggota menunjukkan bahwa 13 laporan hak asasi manusia tertunda, termasuk 4 laporan yang secara khusus membahas isu perempuan. Artinya, penyelidikan dan diskusi mengenai perbaikan kebijakan ikut tertunda.Satu dari empat negara dilaporkan mengalami kemunduran dalam hal hak-hak perempuan tahun lalu, menurut laporan PBB pada bulan Maret. Hal ini dianggap membuat proses pemantauan dan rekomendasi semakin penting, menurut para aktivis.Ilustrasi perempuan yang berjuang untuk kesetaraan dan hak. Foto: CarlosBarquero/Shutterstock“Ketika laporan-laporan dan mekanisme ini tidak berjalan, itu berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari perempuan dan anak perempuan,” kata Claire Somerville, dosen sekaligus Direktur Eksekutif Gender Centre di Geneva Graduate Institute.Beberapa negara menyampaikan kekhawatiran mereka dalam acara 59th Session of the Human Rights Council pada Selasa (8/7) lalu, di mana resolusi untuk menunda mandat-mandat tersebut disetujui bersama. Pada pertemuan informal Dewan di Jenewa bulan Juni, Ekuador memperingatkan bahwa keputusan ini bisa memberi kesan yang keliru, terutama di tengah “serangan besar-besaran” terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan.Pada hari Selasa (8/7), OHCHR kembali diminta untuk lebih transparan dalam menjelaskan kriteria di balik keputusan pendanaannya. Ini menyusul kritik sebelumnya atas keputusannya menghentikan pembentukan komisi PBB yang bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dan kejahatan perang di Republik Demokratik Kongo.Komisioner HAM PBB, Volker Turk, dan kantornya akan memberikan laporan menyeluruh tentang apakah mandat-mandat yang tertunda bisa dilanjutkan, sebelum sesi berikutnya di bulan September, menurut dokumen PBB. Dalam sebuah surat yang dilihat Reuters, Turk menyebut situasi ini sebagai hal yang “sangat disesalkan” dan menyatakan keprihatinan terhadap dampak pemotongan dana terhadap perlindungan hak asasi manusia.Pada bulan Mei, lembaga utama PBB untuk kesetaraan gender, UN Women, melaporkan bahwa 90% organisasi pembela hak-hak perempuan di negara-negara terdampak krisis mengalami pemotongan dana.Ilustrasi keberagaman perempuan. Foto: Southworks/Shutterstock“Ini mencerminkan bahwa secara global, kesetaraan gender mulai dianggap bukan prioritas lagi,” kata Laura Somoggi, Co-CEO Womanity, sebuah yayasan swasta di Jenewa yang bergerak di bidang kesetaraan gender.OHCHR mengumumkan pada Jumat (4/7) lalu bahwa pertemuan berikutnya dari Commission on the Elimination of Discrimination Against Women yang sudah berlangsung sejak tahun 1979 tidak akan dilaksanakan karena masalah keuangan. Jadwal untuk pertemuan berikutnya juga belum jelas.Somerville menyebut hal ini sebagai “kemunduran besar” di antara banyak hal lainnya. “Ini bisa digambarkan sebagai serangan besar-besaran terhadap gender dan hak-hak perempuan serta anak perempuan,” katanya.