Beras yang dijual dengan harga bervariatif. (dok. Biro Layanan Komunikasi dan Publik Kementan)JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memanggil Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso sehari setelah pulang dari lawatannya ke New York, Amerika Serikat. Karyawan Gunarso dijadwalkan bertemu dengan Pramono di Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 16.00 WIB. Hal ini berkaitan dengan kasus temuan Kementerian Pertanian atas dugaan beras oplosan yang menyeret BUMD pengelola pangan milik Pemprov DKI tersebut. "Sore ini akan ada pertemuan Food Station dengan Pak Gubernur untuk membahas itu. Sepengetahuan kami, Pak Dirut juga sudah dipanggil oleh Pak Wagub ketika Pak Gubernur sudah berada di New York," kata Chico di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 22 Juli. Chico mengaku Pemprov DKI tak mau menyangkal hasil temuan Kementan maupun Satgas Pangan atas dugaan pelanggaran mutu beras yang mereka temukan. Meski begitu, Pemprov DKI juga tengah melakukan uji sampel terhadap 15 produk Food Station sebagai pembanding. "Kita tidak saling menyangkal atau balas-membalas terkait itu. Tapi, selain itu juga memang (sampel dari Food Station) sudah juga dibawa ke lab Bareskrim. Nah, kita tunggu aja hasil dari situ. Nanti, proses-proses yang akan dilakukan setelahnya, kita lihat apa yang menjadi pembuktian," urai Chico. Di satu sisi, meskipun tersandung kasus dugaan pengoplosan beras, Chico menegaskan Pramono tetap memerintahkan Food Station untuk tak berhenti menjalankan tugas dalam melayani suplai pangan kepada warga Jakarta. "Selama proses ini berlangsung, Food Station tetap menjalankan tugas-tugas kesehariannya, fungsinya sebagai perusahaan yang juga menjadi pemasok bahan pangan bagi warga Jakarta," urai Chico. Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono mengatakan, sampel beras dari Food Station telah diuji di lima laboratorium independen. Hasil pengujian menunjukkan beberapa merek seperti Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos tidak memenuhi persyaratan mutu sebagai beras premium sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, ditemukan produk tersebut dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. "Jika pihak Food Station membutuhkan salinan data hasil laboratorium, silakan menghubungi Satgas Pangan Mabes Polri. Mereka telah memiliki seluruh hasil pengujian dan sedang mendalami temuan ini," ujar Arief dalam keterangan tertulisnya. Kementan juga menyoroti informasi lain yang beredar di media terkait dugaan praktik pengoplosan beras di Pasar Induk Beras Cipinang. Seorang pedagang mengungkap adanya pesanan 10 ton beras dari salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yang dikemas dalam 2.000 karung berukuran lima kilogram. Setiap karung berisi campuran berbagai jenis beras, diduga untuk menekan harga dan meraup keuntungan lebih besar. "Kami mengimbau PT Food Station Tjipinang Jaya dan pihak-pihak terkait untuk segera fokus pada perbaikan mutu produk. Daripada sibuk menangkis isu di media, kami ingin melihat langkah nyata untuk memastikan mutu beras sesuai standar dan harga tetap wajar bagi masyarakat," tegas Arief.