Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka. (Foto: ANTARA)JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan jenis pesawat Boeing yang akan dibeli PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sebab, banyak pesawat Boeing yang saat ini dilarang untuk terbang. Rieke juga mengingatkan BPI Danantara jangan salah langkah dalam pembelian pesawat. Apalagi, banyak negara juga menolak untuk membeli pesawat Boeing. Hal tersebut disampaikan Rieke dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran manajemen BPI Danantara, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 23 Juli. “Jadi bagaimana ada negosiasi membeli 737 MAX itu kan di grounded ya dan kemudian 787 Dreamliner itu juga di grounded. Boeing yang mana yang harus dibeli? sementara orang lain menolak membeli Boeing,” katanya. Meski begitu, Rieke mengakui pemerintah memang tidak punya pilihan dalam melakukan pembelian pesawat Boeing ini. Sebab, pembelian pesawat ini menjadi salah satu syarat dalam negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS). “Tapi Amerika pasti memaksa, karena Boeing itu adalah salah satu simbol ekonomi Amerika, tapi kan nggak laku ini juga masalah simbol ekonominya,” ucapnya. Selain itu, Rieke juga mewanti-wanti, agar Danantara memantau proses pembelian pesawat Boeing tersebut. Ia tak ingin terjadi masalah keuangan lagi di tubuh Garuda Indonesia imbas dari pembelian pesawat. “Kita tahu kemarin dalam bisnis itu pembelian Boeing dan Bombardier oleh BUMN yang bernama Garuda itu menyebabkan masalah keuangan yang terjadi sampai sekarang,” katanya. Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pembelian 50 pesawat Boeing merupakan bagian dari negosiasi tarif Trump. Airlangga menjelaskan, saat ini proses pembelian pesawat masih dalam proses negosiasi business to business antara Boeing dengan Garuda Indonesia. "Pesawat Garuda itu sedang dalam proses negosiasi bisnis to bisnis antara Boeing dengan Garuda. Jadi nanti teknisnya nanti kita tunggu perkembangan selanjutnya," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers, Senin, 21 Juli.Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa kesepakatan tersebut masih dalam tahap awal sehingga belum ada nilai kontrak yang terjalin."MoU kemarin pun juga belum (ada) yang untuk Garuda kan belum tanda tangan, yang baru tanda tangan kan untuk energi dengan yang pertanian," ujarnya kepada awak media, Jumat, 18 Juli."Tapi kita sudah menjajaki akan ada kesepakatan ke sana tapi tetap bergantung pertimbangan bisnis, dan sebagainya," tambahnya