Peneliti asal Prancis, David Chavalarias (foto: x @chavalarias)JAKARTA — Platform media sosial X milik Elon Musk menolak bekerja sama dengan penyelidikan kriminal yang diluncurkan oleh jaksa Prancis. Mereka menyebut sebagai upaya “bermotif politik” dan ancaman terhadap kebebasan berbicara para penggunanya.Penyelidikan ini ditingkatkan awal bulan ini oleh jaksa di Paris atas dugaan bias algoritma dan ekstraksi data secara curang oleh X. Jaksa dilaporkan telah mengizinkan polisi untuk melakukan penggeledahan, penyadapan, dan pemantauan terhadap Musk serta eksekutif X, atau memanggil mereka untuk memberikan kesaksian. Jika mereka tidak mematuhi, hakim berwenang mengeluarkan surat perintah penangkapan.“Berdasarkan informasi yang kami miliki sejauh ini, X percaya bahwa penyelidikan ini telah menyalahgunakan hukum Prancis untuk kepentingan politik dan, pada akhirnya, membatasi kebebasan berbicara,” tulis perusahaan itu melalui akun Global Government Affairs miliknya. “Karena alasan tersebut, X tidak memenuhi permintaan otoritas Prancis, sebagaimana hak hukum kami.”Belum diketahui secara pasti permintaan apa yang diajukan jaksa kepada X, namun kegagalan untuk mematuhinya dapat menimbulkan konsekuensi hukum, mulai dari denda hingga tuduhan menghalangi proses hukum. Kantor Kejaksaan Paris belum memberikan komentar terkait pernyataan X.Menurut X, penyelidikan ini dipicu oleh anggota parlemen Prancis, Eric Bothorel, yang menuduh platform tersebut memanipulasi algoritmanya untuk tujuan “campur tangan asing”, tuduhan yang dibantah mentah-mentah oleh X sebagai “sama sekali tidak benar”.Menanggapi hal tersebut, Bothorel membela independensi lembaga peradilan Prancis. “Itu adalah konsep yang tampaknya sepenuhnya diputarbalikkan di Amerika Serikat saat ini,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, dikutip VOI dari Reuters.Ia menambahkan bahwa Prancis menjunjung tinggi kebebasan berbicara, tetapi tetap dengan batasan yang jelas. “Ketidakhadiran tanggung jawab dan pengawasan dapat membahayakan kebebasan sama seperti larangan dan sensor.”Elon Musk, yang pernah dikenal sebagai sekutu Presiden AS, Donald Trump, telah berulang kali menuduh pemerintah Eropa menyerang kebebasan berbicara dan menyatakan dukungannya terhadap beberapa partai sayap kanan di kawasan tersebut.Penyelidikan di Prancis ini berpotensi memperlebar jurang antara Amerika Serikat dan ibu kota negara-negara Eropa terkait batasan dalam kebebasan berbicara di dunia maya. Beberapa pejabat tinggi AS bahkan menuding adanya sensor terhadap suara-suara konservatif di seluruh dunia.Sejak akhir 2023, Komisi Eropa juga telah menyelidiki X atas dugaan pelanggaran terhadap aturan transparansi digital dan konten ilegal dalam Digital Services Act (DSA).Dalam penyelidikan ini, jaksa Paris disebut telah meminta X untuk menyerahkan data seluruh unggahan pengguna untuk dianalisis oleh peneliti David Chavalarias dan Maziyar Panahi. X mengklaim kedua peneliti tersebut menunjukkan “permusuhan terbuka terhadap X”.Chavalarias tidak memberikan komentar. Sementara Panahi membantah terlibat dalam penyelidikan tersebut. “Nama saya disebutkan secara keliru, hanya karena proyek riset saya sebelumnya dengan David Chavalarias, yang tidak pernah memiliki niat bermusuhan terhadap X,” kata Panahi dalam pernyataan melalui email.“Fakta bahwa nama saya disebut tanpa dasar menunjukkan rendahnya kepedulian mereka terhadap reputasi orang lain... Saya tidak akan ragu mengambil langkah hukum atas pencemaran nama baik jika menerima ujaran kebencian dalam bentuk apa pun,” tambahnya.X belum memberikan tanggapan atas pernyataan Panahi tersebut.Selain itu, X juga mengkritik keras keputusan otoritas Prancis yang menyelidiki mereka dengan dasar tuduhan kejahatan terorganisir, yang memungkinkan polisi menyadap perangkat pribadi karyawan X