Paniradya Pati Kaistimewaan DIY, Aris Eko Nugroho. Foto: Pemda DIYPemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta dukungan politik dari DPRD DIY agar pemangkasan Dana Keistimewaan (Danais) tidak kembali terjadi. Hingga pertengahan 2025, total pemangkasan Danais telah mencapai Rp420 miliar.Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho, menyebut pemotongan Danais terjadi dua kali pada 2025, masing-masing sebesar Rp220 miliar dan Rp200 miliar. Ia menilai angka Danais saat ini kembali ke level tahun 2018, yaitu sekitar Rp1 triliun.“Dan kalau mereview dari tahun-tahun sebelumnya, angka Rp1 triliun itu sama dengan tahun 2018. Jadi artinya angka itu turunnya sangat signifikan,” kata Aris saat rapat di DPRD DIY, Selasa (22/7).Aris meminta bantuan Komisi A DPRD DIY untuk mendukung upaya advokasi ke pemerintah pusat agar tidak ada lagi pemotongan. “Kami matur ke pimpinan Komisi A agar membantu kami berkaitan dengan Dana Keistimewaan pengusulan di Jakarta karena memang penganggaran di DPR RI, di bawahnya di DPRD DIY,” ujarnya.Rapat Pemda DIY dengan DPRD DIY, Selasa (22/7). Foto: Pandangan Jogja/Resti DamayantiIa menjelaskan bahwa secara teknokratis, Pemda DIY telah mengajukan kebutuhan anggaran sesuai prosedur. Namun keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat.“Kami di bawah naungan Komisi A. Kami berharap karena ini sebenarnya ruang politik bukan ruang teknis,” kata Aris.“Sudah kami sampaikan juga (ke pemerintah pusat), mohon Rp200 miliar kalau bisa dikembalikan ke pemerintah DIY. Arahan penggunaannya kami siap untuk menyesuaikan. Tapi sampai hari ini juga belum ada responannya. Sampai hari ini kami memang masih kesulitan untuk mendapatkan angka Rp200 miliar untuk kembali ke Yogyakarta,” tambahnya.Aris menyebut pemangkasan Danais berdampak langsung terhadap sejumlah program masyarakat. Di antaranya, bantuan padat karya yang dipangkas dari Rp175 juta menjadi Rp120 juta per paket. Efisiensi juga dilakukan pada program penanganan sampah hingga Rp18 miliar, serta berdampak pada pembangunan infrastruktur jalan dan program BKK Kalurahan.Sekretaris Komisi A DPRD DIY, Syarief Guska Laksana, menyatakan pihaknya siap menjembatani komunikasi politik untuk mencegah pemotongan Danais ke depan.“Apapun yang terjadi kita harus siap,” ujar Syarief.