Presiden AS, Donald Trump, yang diperkirakan akan menandatangani Genius ACT (foto: x @WhiteHouse )JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat akhirnya meloloskan rancangan undang-undang (RUU) penting yang akan mengatur stablecoin, yakni mata uang kripto yang dipatok pada dolar AS. RUU ini dikirim ke Presiden AS, Donald Trump, menandatanganinya menjadi undang-undang pada 18 Juli.Langkah ini dianggap sebagai titik balik besar bagi industri aset digital, yang selama bertahun-tahun mendorong adanya kepastian hukum di tingkat federal. Industri kripto bahkan menggelontorkan lebih dari 119 juta dolar AS untuk mendukung kandidat pro-kripto dalam pemilu tahun lalu demi mempercepat agenda legislatif ini.RUU stablecoin, yang diberi nama Genius Act, akan mewajibkan semua stablecoin yang beredar dipatok secara penuh dengan aset likuid seperti dolar AS dan obligasi negara jangka pendek. Penerbit stablecoin juga harus mengungkapkan secara publik komposisi cadangan mereka setiap bulan.Stablecoin—seperti USDT dan USDC—telah menjadi tulang punggung perdagangan kripto karena kemampuannya menjaga nilai tetap dan digunakan untuk mentransfer dana secara cepat antar-token. Namun, selama ini belum ada regulasi federal yang mengawasi keberadaan dan operasional mereka.CEO Blockchain Association sekaligus mantan pejabat Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), Summer Mersinger, menyebut keputusan ini sebagai "momen penentu dalam evolusi kebijakan aset digital di Amerika Serikat."Dukungan Bipartisan dan Dua RUU LainnyaGenius Act mendapatkan dukungan bipartisan, dengan hasil voting 308 setuju dan 122 menolak. Selain Genius Act, DPR juga meloloskan dua RUU lainnya:Clarity Act – Memberikan definisi hukum kapan suatu aset kripto dikategorikan sebagai sekuritas atau komoditas, serta menetapkan batas kewenangan SEC.Larangan Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) – Melarang penerbitan CBDC oleh Federal Reserve, dengan alasan potensi pelanggaran terhadap privasi warga negara.Clarity Act—yang disahkan dengan suara 294-134—juga mendapatkan sorotan karena akan membatasi otoritas Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) atas token kripto. Hal ini menjadi isu panas di masa pemerintahan Joe Biden sebelumnya, di mana banyak perusahaan kripto menolak klasifikasi token mereka sebagai sekuritas.RUU Clarity Act sekarang akan dikirim ke Senat untuk dibahas lebih lanjut. Bila lolos, maka akan menjadi undang-undang setelah diteken oleh Presiden Trump.Trump dan Bisnis Kripto KeluargaPresiden Donald Trump secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap industri kripto selama kampanye pemilihannya. Ia bahkan terlibat dalam berbagai proyek kripto, termasuk peluncuran koin meme bernama $TRUMP pada Januari lalu, dan perusahaan kripto World Liberty Financial, yang sebagian dimiliki oleh dirinya dan keluarganya.Meski ada kekhawatiran konflik kepentingan, Gedung Putih menyatakan tidak ada pelanggaran karena aset-aset Trump telah dimasukkan dalam trust yang dikelola oleh anak-anaknya.Namun, tidak semua pihak menyambut baik kebijakan ini. Beberapa anggota Partai Demokrat menuding bahwa Clarity Act dapat dijadikan alat untuk meloloskan bisnis-bisnis kripto Trump dari pengawasan hukum secara lebih longgar.RUU ketiga yang disahkan adalah larangan penerbitan Mata Uang Digital Bank Sentral atau CBDC oleh pemerintah AS. Langkah ini mendapat dukungan kuat dari Partai Republik, yang khawatir bahwa keberadaan CBDC bisa mengancam kebebasan dan privasi masyarakat. Isu ini menjadi titik tarik ulur sengit di pekan terakhir pembahasan DPR.Ketiga RUU ini menandai era baru dalam regulasi aset digital di Amerika Serikat. Jika Genius Act dan Clarity Act disahkan sepenuhnya, AS akan menjadi negara besar pertama yang memiliki kerangka hukum federal khusus untuk stablecoin dan klasifikasi aset kripto.Dengan dukungan Presiden Trump yang tampaknya kuat terhadap ekosistem kripto, para pelaku industri optimis bahwa legalisasi ini akan membuka jalan bagi pertumbuhan lebih besar di sektor kripto dalam beberapa tahun mendatang.