Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Diah-VOI)JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung akan selesai pada tahun 2027. Saat ini, sanggul telah dibangun sepanjang 17 kilometer. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum. Sehingga, tersisa sekitar 16 kilometer panjang sungai dengan lahan yang belum dibebaskan untuk pembangunan tanggul. "Pokoknya tugas Pak Gubernur 16,9 kilometer itu harus selesai pembebasannya di tahun 2027," kata Ika kepada wartawan, Senin, 21 Juli. Setelah proses pembebasan lahan per bidang selesai, kemudian pembangunan tanggul akan mulai dikerjakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU). "Kemarin kan dengan kementerian kan kita sudah bikin sinergitas antara Pemprov DKI dengan Kementerian PU. Kita membebaskan, dia langsung masuk fisik. Sampai dengan 2027 juga," jelasnya. Secara total, terdapat 14 bidang lahan yang perlu penetapan lokasi (penlok) untuk dibebaskan. Tahun ini, sebanyak 4 penlok ditetapkan untuk langsung memulai proses pembayaran atas lahan yang dibebaskan. "Pokoknya tahun ini ya yang dibayar, Pengadegan, Rawajati, Cililitan, sebagian Cawang. Kita justru uangnya udah siap tinggal bayar aja, justru kami lagi menunggu dari kementerian ATR-BPN. Mereka lagi bikin surat tim penugasan. Udah tinggal jalan aja," urai Ika. Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran Rp98 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung pada tahun ini. Dalam rancangan perubahan APBD tahun 2025, Pemprov DKI tengah mengajukan penambahan anggaran Rp83,95 miliar untuk menutupi kebutuhan biaya pembebasan lahan. Total anggaran yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan normalisasi Ciliwung selama tahun 2025 sebesar Rp182,7 miliar. Pembebasan bidang tanah untuk normalisasi Ciliwung menjadi tugas Pemprov DKI. Sementara, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengerjakan konstruksi tanggul sungai yang telah dinormalisasi atau dilebarkan.