Ketua DPR RI Puan Maharani (ANTARA/HO-DPR)JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengambil langkah konkret dan terukur mengatasi skandal beras premium oplosan yang tengah ramai dibicarakan. Ia menegaskan jangan sampai konsumen dan pelaku usaha kecil menjadi korban praktik curang di saat daya beli masyarakat menurun."Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu segera mengambil langkah-langkah konkret. Jangan biarkan konsumen dan pedagang kecil jadi korban,” ujar Puan dalam keterangannya, Kamis, 24 Juli. Puan menilai nilai kerugian yang diperkirakan mencapai Rp100 triliun itu merupakan pertanda adanya celah dalam tata kelola distribusi pangan nasional, khususnya untuk komoditas strategis seperti beras.“Lebih dari sekadar kerugian finansial, skandal ini telah memukul pedagang kecil yang sebetulnya menjadi korban rantai distribusi yang tidak transparan. Mereka menjual produk dengan niat baik, tapi justru ikut menanggung dampaknya karena mutu produk tidak sesuai label," ungkap mantan Menko PMK itu.Puan menilai, ada sejumlah langkah strategis yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi persoalan beras oplosan itu. Seperti, transparansi nama produsen dan merek yang terlibat untuk memulihkan kepercayaan publik.“Praktik oplosan beras juga harus diusut tuntas. Dugaan keterlibatan kartel atau praktik monopoli dalam distribusi beras premium harus diselidiki tuntas,” kata Puan.Selain itu, lanjutnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) harus ikut turun tangan dalam membongkar akar permasalahan beras oplosan yang merugikan masyarakat. Puan menilai seluruh instansi yang berwenang harus menindaklanjuti temuan dengan cara mengklasifikasi tingkat kesalahan dalam kasus pengoplosan beras ini, termasuk peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)."Pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan afirmatif untuk melindungi pedagang pasar dari dampak reputasi yang buruk dan membuka ruang pemulihan ekonomi secara adil," tegas Ketua DPP PDIP itu.Puan pun mengingatkan bahwa ketahanan pangan tidak bisa dibangun di atas praktik curang dan manipulasi mutu sehingga ia menekankan pentingnya keadilan ekonomi dari hulu ke hilir, dari petani hingga ke meja makan rakyat.“Bila distribusi pangan terus dikuasai oleh segelintir pemain besar tanpa pengawasan ketat, ditambah praktik-praktik curang, maka rakyatlah yang menjadi korban. Negara tidak boleh membiarkannya,” pungkas Puan.Seperti diketahui, Mentan Amran Sulaiman menjelaskan temuan beras oplosan terungkap dari kejanggalan harga yang tercatat dalam dua bulan terakhir. Dalam catatan itu, harga gabah di tingkat petani menurun. Tapi anehnya, harga beras di tingkat konsumen justru naik.Kondisi tersebut mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hasilnya, sebagian besar sampel menunjukkan ketidaksesuaian mutu di 10 provinsi produsen utama beras dengan pengujian 268 merek yang beredar.Mentan mengatakan dari hasil uji laboratorium ditemukan sekitar 85 persen sampel tidak sesuai standar. Bahkan ditemukan beras dalam kemasan lima kilogram yang berat isinya hanya 4,5 kilogram.Sementara itu Presiden Prabowo Subianto menyebut praktik curang beras oplosan menyebabkan kerugian besar bagi negara mencapai Rp100 triliun setiap tahun.