Dubes RI Santo Darmosumarto saat bertemu Menteri Chhay Sinarith. (Sumber: KBRI Phnom Penh) JAKARTA - Indonesia mendukung upaya Pemerintah Kamboja memberantas penipuan daring (online scam), dengan KBRI Phnom Penh siap melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di kedua negara.Hal itu disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja Santo Darmosumarto saat bertemu dengan Menteri Senior sekaligus Kepala Sekretariat Committee to Combat Online Scams (CCOS) Kamboja Chhay Sinarith Hari Senin.Menyampaikan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum Pemerintah Kamboja, Dubes Santo mengatakan tindak kejahatan penipuan daring yang sifatnya transnasional, memerlukan kerja sama erat di antara negara-negara yang terkait."Untuk itu dan sejalan dengan semangat 2023 ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology, KBRI Phnom Penh siap untuk tingkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi-instansi terkait di Kamboja dan Indonesia," kata Dubes Santo, melansir keterangan KBRI Phnom Penh 22 Juli.Dalam pertemuan kali ini keduanya membahas kerja sama penanggulangan aktivitas kejahatan online scam, serta perkembangan pasca-operasi pemberantasan yang digelar Pemerintah Kamboja pekan lalu.Operasi yang digelar serentak di 15 provinsi di Kamboja sejak 14 Juli lalu berhasil menjaring 2.780 warga negara asing seperti dari Tiongkok, Vietnam, Bangladesh, Korea Selatan, Pakistan, termasuk Indonesia di mana ada 339 WNI yang terjaring operasi di sejumlah provinsi.Sementara itu, Menteri Senior Chhay Sinarith dalam pertemuan dengan Dubes Santo menyampaikan perkembangan terkait operasi pemberantasan yang dilakukan Pemerintah Kamboja."Operasi ini merupakan implementasi langsung dari perintah PM Hun Manet tanggal 14 Februari 2025 lalu dan menjadi bukti atas komitmen Pemerintah Kerajaan Kamboja dalam penanggulangan kejahatan penipuan daring yang telah menjadi isu prioritas bagi Kamboja dan kawasan," jelasnya.Sebagai tindak lanjut dari operasi ini, otoritas Kamboja akan melakukan proses penyelidikan para warga negara asing yang tertangkap dan mendalami kasus di setiap provinsi yang berbeda-beda.Otoritas Kamboja akan memproses secara hukum pihak-pihak yang terlibat atas berbagai tindakan kejahatan yang terkait penipuan daring, termasuk pencucian uang, penipuan lowongan pekerjaan dan tindakan kekerasan.