Ilustrasi menu Makan Bergizi Gratis | Foto : Dok. badangzinasional.riLampung Geh, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan agar seluruh pemerintah kabupaten/kota memperketat pengawasan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).Ia mengingatkan, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu jangan sampai ternoda oleh kasus keracunan makanan di lapangan.Hal itu disampaikan Jihan saat memimpin Rapat Koordinasi Keamanan Pangan, Penanganan, dan Pencegahan Keracunan Makanan Program MBG yang digelar secara virtual bersama pemerintah kabupaten/kota se-Lampung, Rabu (10/9).“Kita menargetkan zero accident atau nol kasus keracunan dalam program MBG. Jangan sampai program makan bergizi gratis yang mulia ini justru berubah menjadi makan beracun,” tegas Jihan.Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela | Foto : Eka Febriani / Lampung GehMenurutnya, rakor ini menjadi agenda penting dalam menindaklanjuti arahan Presiden sekaligus mengevaluasi dinamika yang muncul di lapangan.Ia menekankan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas dan keamanan pangan.“Dalam perjalanannya masih ada dinamika di beberapa lokasi SPPG yang perlu segera dievaluasi. Karena itu, saya minta kabupaten/kota memperkuat pengawasan sejak distribusi, penyajian, higienitas, hingga penyimpanan bahan baku,” ujarnya.Sementara itu, Ketua Pelaksana Satgas MBG yang juga Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung, Saipul, menyampaikan sejumlah kasus keracunan makanan telah terjadi di Bandar Lampung, Metro, dan Lampung Utara. Penanganan dilakukan bersama Balai Besar POM serta dinas terkait.“Kita harus aktif melakukan pengawasan, mulai dari rantai pasok, pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan. Jangan menunggu laporan, tetapi harus proaktif berkoordinasi dengan SPPI dan pihak sekolah,” jelas Saipul.Ia menegaskan, daerah harus berani mengambil tindakan tegas terhadap dapur penyedia pangan sekolah (SPPI) yang bermasalah.Penghentian sementara perlu dilakukan sampai dapur dinyatakan layak beroperasi kembali oleh Dinas Kesehatan atau instansi berwenang.Selain itu, Satgas MBG juga diminta meningkatkan pelatihan bagi penjamah makanan, memperhatikan variasi menu sesuai standar gizi, serta memberi perhatian khusus pada wilayah 3T yang menghadapi tantangan distribusi.Pemprov Lampung berharap melalui koordinasi lintas sektor, pengawasan pangan dapat diperketat sehingga implementasi Program MBG berjalan aman dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tanpa kembali terjadi kasus keracunan. (Cha/Put)