ILUSTRASI/ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/tom.JAKARTA - Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Andira Reoputra merespons permintaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait agar Pemprov DKI maupun BUMD menambah penyediaan hunian tapak bagi warga Jakarta dan bukan hanya hunian vertikal.Sebagai BUMD yang ditugaskan membangun hunian, Andira menyebut pihaknya memiliki sejumlah proyek hunian tapak (landed) di wilayah Jakarta dan sekitarnya.Hanya saja, Andira mengaku harga jual rumah tapak yang dibangun Sarana Jaya terbilang mahal, bahkan mencapai Rp4 miliar. Hal ini disebabkan harga tanah yang kian melambung di Jakarta."Landed (rumah tapak) kita ada. Memang landed banyak yang nyari, tapi karena nilai tanah mahal, maka juga harga jual juga mahal," kata Andira di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 11 September.Rumah-rumah tapak yang dimaksud Andira terletak di Jalan IR. H. Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan, dan CBD Pulo Jahe, Cakung, Jakarta Timur.Karena itu, Pemprov DKI juga menugaskan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) serta Sarana Jaya untuk menyediakan hunian terjangkau, baik milik seperti rusunami dan rumah DP Rp0 maupun sewa seperti rusunawa."Untuk itu dihadirkan lah rumah-rumah vertikal dari Pemprov DKI ini dengan dinas perumahan, dan kami, hunian terjangkau milik," tutur Andira,"Sejatinya, prinsip dari developer adalah bagaimana kita bisa memberikan hunian layak huni, baik itu sewa, maupun juga milik. Nah, baik konsepnya yang vertikal, maupun landed," tambahnya. Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menambah penyediaan hunian.Namun, Ara meminta Pemprov DKI tak cuma menyediakan rumah vertikal seperti rumah susun sewa (rusunawa) atau rumah susun milik (rusunami), melainkan juga rumah tapak."Bagaimana kita mulai membangun rumah subsidi di Jakarta, Pak? Jangan (bangunan rumah lantai) ke atas, kalau boleh kita pertimbangkan," kata Ara usai acara sosialisasi sosialisasi kredit program perumahan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 10 September.Ara menyadari, penyediaan rumah tapak di luar Jakarta memang tidak sulit karena masih banyak lahan kosong yang tersedia. Hal ini berbeda dengan Jakarta. Karenanya, Ara menawarkan penggunaan aset-aset pemerintah untuk penyediaan hunian tersebut."Mungkin kalau rumah-rumah subsidi kan banyak di luar Jakarta. Mungkin ke depan kita diskusikan bagaimana kerja sama pusat dan Jakarta memanfaatkan aset-aset yang ada," ungkap Ara.