Rapat dihadiri oleh menteri terkait, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Dirut PT Timah Tbk, membahas langkah penertiban penambangan ilegal yang menyebabkan produksi perusahaan belum optimal. Menteri ESDM, Keuangan, dan Imigrasi menyoroti aspek regulasi, bea cukai, dan tenaga kerja asing dalam penambangan timah.Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto menekankan pentingnya hilirisasi dan pemanfaatan logam tanah jarang. Rapat ini bertujuan merumuskan rekomendasi kepada Presiden untuk tata kelola pertambangan timah yang berkeadilan, sesuai amanat UUD 1945 pasal 33 agar sumber daya alam memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.