Foto karya Luthfiah VOIJAKARTA - Aksi demontrasi menolak berbagai tunjangan yang diterima para wakil rakyat di seputaran Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, berlangsung sejak Senin (25/8/2025) siang hingga malam. Aksi ini diikuti oleh para pelajar SMA, pengemudi ojek daring, dan kelompok masyarakat lain. Unjuk rasa ini dipantik oleh undangan berdemonstrasi yang tersebar di media sosial dengan hastag #bubarkandpr selama beberapa pekan terakhir.Berdasarkan pantauan drone emprit, Nova Mujahid, aksi unjuk rasa yang terjadi di seputaran DPR kemarin, bukan datang seketika melainkan lahir dan dibahas sejak jauh hari sebelum aksi. "Percakapan publik setiap terdapat pemberitaan negatif terhadap DPR RI, bahkan jauh sebelum aksi. Dalam konteks aksi demonstrasi 25 Agustus 2025, ajakan pembubaran DPR RI semakin menguat di Twitter dan Youtube sejak 15 Agustus, Facebook dan Instagram pada 19 Agustus, dan Tiktok 22 Agustus," ujar NovaBerdasarkan catatan waktu dan peristiwa yang ditelusuri VOI Insight, wacana pembubaran DPR dinilai muncul setelah beredar kabar masuknya surat pemakzulan Gibran ke DPR yang dikirim oleh sejumlah purnawirawan TNI. Surat itu memicu berbagai narasi politik baru, termasuk skenario yang berhubungan dengan posisi DPR.Aliansi Penyelamat Olahraga (APO) menggelar aksi damai menolak Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 (VOI/Cosmas Kopong Beda). Pengamat politik Pangi Sarwi Chaniago mengatakan ada semacam pola yang menunjukkan keterkaitan antara dua isu besar ini. Ia menilai dinamika ini menguji kepercayaan publik terhadap lembaga negara. “Kalau surat pemakzulan kemarin tidak masuk ke DPR, maka DPR tidak akan jadi sasaran serangan. Ada semacam pola yang menunjukkan keterkaitan antara dua isu besar ini,” kata Pangi kepada VOI melalui pesan tertulis, Selasa, 9 September.Target dari gerakan dan isu bubarkan DPR ini jelas berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Pangi menegaskan DPR dan pemerintah segera memberikan penjelasan terbuka agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.Dugaan Aktor Politik di Balik AksiTudingan adanya penunggang gelap dari aksi dengan tema bubarkan DPR ini sangat mudah dicari di Sosial media. Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyatakan bahwa aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh pada dasarnya murni untuk menyampaikan aspirasi. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Ke-33 itu mengingatkan adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi hingga menimbulkan kericuhan.“Saya punya keyakinan bahwa mereka itu pasti hanya menyampaikan aspirasinya. Namun kan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi,” ujar Dudung saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan untuk memenuhi undangan rapat bersama Presiden Prabowo, Jakarta, Kamis, disitat Antara.Riza Chalid (Foto: Istimewa) Pengamat intelijen Sri Radjasa Chandra menegaskan adanya dalang di balik kerusuhan demonstrasi 25 Agustus 2025 di Jakarta. Ia menilai aksi tersebut tidak murni gerakan rakyat, melainkan sudah dikendalikan oleh kekuatan politik tertentu.“Ini tentunya bukan sebuah rahasia lagi, aksi massa kolosal dengan target-target mendekati situasi chaos. Tentunya memerlukan energi dan logistik yang tidak kecil,” ujar mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) Sri Radjasa Chandra kepada VOI, Selasa, 9 September.Dia menjelaskan hal ini bisa dilihat dari proses terjadinya pengendalian massa. Pria yang memiliki jabatan terakhir sebagai Kolonel Infantri Angkatan Darat ini menegaskan dari jumlah massa yang besar dan bisa dikendalikan pada tanggal 25 Agustus, itu jelas memerlukan energi dan logistik yang besar.“Pola yang kita lihat dalam aksi massa, dua pihak dikendalikan. Pelaku dan pengaman di bawah satu kendali. Berada dalam satu genggaman. Ini memerlukan energi dan logistik yang besar. Ini three in one, ada pendana, pelaku dan pengaman,” katanya.Buronan kasus korupsi minyak Pertamina, Riza Chalid disebut-sebut sebagai penyandang dana di balik aksi demo yang menyebabkan kerusuhan di Jakarta tersebut. Kejadian aksi unjuk rasa ini tidak lepas dari sakit hatinya para koruptor khususnya kasus Pertamina yang hari ini masih DPO. Ini menginginkan situasi di negeri ini chaos seperti peristiwa tahun 1998.“Saya mendapat informasi yang sangat dipercaya, ini tidak lepas dari sakit hatinya para koruptor khususnya kasus Pertamina yang hari ini masih DPO. Ini menginginkan situasi di negeri ini chaos,” kata Sri Radjasa Chandra.“Riza Chalid punya dendam politik terhadap Prabowo. Sekarang ini peluang Riza Chalid membalas sakit hatinya setelah ditetapkan sebagai tersangka (korupsi minyak Pertamina). Riza Chalid boleh dikatakan sebagai penyandang dana. Tapi pengendali di sini saya bisa meyakinkan anda adalah Geng Solo. Karena ini terjadi begal demo,” lanjutnya.Antara Jawaban dari Buruknya Komunikasi WapresDi tengah situasi yang genting akibat demontrasi yang terjadi di berbagai daerah pada Kamis, 28 September, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengeluarkan pernyataan yang memancing dan menarik perhatian. Putra sulung Jokowi ini menyebutkan negara harus hadir untuk melindungi masyarakat dan tidak hanya memberikan bantuan kepada perusahaan besar saja.Pernyataan ini disampaikannya ketika membuka Musyawarah Pelayanan (Mupel) VII Mamre Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) 2025 di Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis (28/8/2025). Dia mengaku mendapatkan banyak keluhan dari warga setempat setibanya di acara tersebut.Wapres Gibran Rakabuming Raka/FOTO via Instagram pribadi "Intinya negara harus hadir jangan hanya back-up perusahaan besar, kita ingin warga terlindungi. Warga lokal, tokoh adat, tokoh masyarakat jangan sampai tersingkirkan karena ada pemodal besar," ungkapnya sebagaimana video yang diunggah Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Jumat (29/8/2025).Analis komunikasi politik, Hendri Satrio menegaskan pernyataan Gibran tersebut mengisyaratkan adanya perbedaan di kalanngan elit khususnya antara Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Hensat, pernyataan Gibran sebagai Wapres yang notabene pemimpin dari negara sangat tidak pantas diucapkan dan harus segera diluruskan."Yang mau dikritik oleh wapres itu siapa? Presiden yang mau dikritik. Hati-hati dalam melakukan komunikasi politik, masyarakat bisa salah mengartikan itu. Ini bisa menghasilkan polemik di mana-mana. Jadi Bener ya, saat presiden memberikan abolisi dan amnesti itu ada semacam jarak antara Presiden dan Wakil Presiden?," kata Hendri Satrio.Hensat menambahkan kalimat yang perlu digarisbawahi itu "Intinya negara harus hadir". Hensat mengatakan tim komunnikasi termasuk Wapres tentu harus segera klarifikasi hal ini agar tidak berkembang menjadi isu liar yang jelas merugikan Gibran dan pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto. Apalagi ditambah banyaknya pertanyaan di masyarakat terkait siapa sih yang mendalangi demo itu."Ini lagi dicari siapa sih yang jadi aktor intelektualnya demo kemarin. Pak Prabowo mengatakan demontrasi ini dibiayai oleh para koruptor.Jangan sampai menjadi polemik dan pertanyaan besar kepada Wapres saat aksi demonstrasi yang berujung ricuh itu sedang ke mana. Jika dilihat tanggal pernyataan yang dikeluarkan Pak Wapres sama dengan saat aksi demontrasi," kata Hensat."Lain kali kalau mau kritik negara, sampaikan langsung ke Pak Prabowo jangan di umum seperti itu," tegas Hensat.