Salat jenazah korban tewas serangan Israel di Jalur Gaza. (Sumber: WAFA)JAKARTA - Puluhan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak larangan perdagangan global dengan Israel, sementara korban tewas akibat agresi dan kelaparan di Jalur Gaza terus bertambah.Lebih dari 80 LSM internasional, termasuk Oxfam dan Asosiasi Hak Asasi Manusia, pada Hari Senin menyerukan kepada negara dan perusahaan, khususnya Eropa, untuk mengakhiri segala bentuk transaksi bisnis dengan koloni Israel yang didirikan di wilayah Palestina yang diduduki.Hal ini tertuang dalam laporan bersama berjudul "Perdagangan dengan Permukiman Ilegal: Bagaimana Negara dan Perusahaan Asing Membantu Israel Menerapkan Kebijakan Permukiman Ilegalnya," yang disusun bersama oleh organisasi-organisasi tersebut.Laporan tersebut menekankan, keterlibatan berkelanjutan perusahaan dan lembaga asing dalam kegiatan terkait permukiman memperburuk krisis kemanusiaan akibat pendudukan Israel yang berkepanjangan, dikutip dari WAFA 15 September.Laporan tersebut juga menyoroti sejumlah perusahaan Eropa yang berkontribusi dalam mendukung perekonomian permukiman dengan menjual produk mereka di Israel.Lebih jauh, laporan itu menyerukan kepada negara-negara, khususnya anggota Uni Eropa dan Inggris, untuk memberlakukan larangan tegas terhadap segala aktivitas komersial atau investasi yang terkait dengan permukiman, termasuk penyediaan layanan dan pembiayaan.Mereka juga menyerukan agar lembaga keuangan dilarang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang terlibat dalam proyek-proyek di wilayah permukiman.Laporan ini merupakan tindak lanjut dari laporan sebelumnya yang disampaikan Juli lalu oleh Francesca Albanese, Pelapor Khusus untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.Laporan Albanese, yang berjudul "Dari Ekonomi Pendudukan ke Ekonomi Genosida," mengungkapkan perusahaan asing berkontribusi pada pembangunan permukiman Israel melalui pemindahan paksa warga Palestina dan penggantian mereka dengan populasi pemukim.Pelapor PBB tersebut menekankan, kegiatan-kegiatan ini dibiayai oleh bank dan perusahaan asuransi, sementara platform pariwisata, jaringan ritel besar, dan lembaga akademik berpartisipasi dalam proses normalisasi.Albanese menegaskan, mereka memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan tersebut melalui pilihan pembelian mereka.Seruan ini datang saat jumlah korban tewas akibat agresi dan kelaparan di Jalur Gaza terus bertambah. Otoritas medis mengonfirmasi, hingga Senin jumlah korban tewas di Jalur Gaza telah mencapai 64.905 jiwa, mayoritas perempuan dan anak-anak, sejak dimulainya agresi Israel pada Oktober 2023, sementara sedikitnya 164.926 orang terluka dalam kurun waktu yang sama.Jumlah itu termasuk 2.497 orang yang tewas dan 18.182 orang luka-luka saat tengah mencari bantuan di tengah situasi Gaza yang memprihatinkan.Termasuk juga jumlah korban tewas akibat kelaparan dan malnutrisi, di mana jumlahnya telah mencapai 425 orang, termasuk 145 anak-anak.