Rudal Hwasong-17 Korea Utara dalam parade militer Korut yang mempertemukan Putin-Jong un-Xi belum lama ini. (dok KCNA)JAKARTA - Para pejabat Korea Utara (Korut) pada Senin 15 September menegaskan status negara nuklir yang disematkan kepada Korut tidak dapat diubah. Korut menekankan hal itu meski negara-negara Barat berupaya untuk menegosiasikan dihentikannya produksi senjata nuklir. "Posisi Republik Rakyat Demokratik Korea sebagai negara senjata nuklir yang telah ditetapkan secara permanen dalam hukum tertinggi dan dasar negara tersebut telah menjadi tak dapat diubah," kata Misi Tetap Korea Utara untuk PBB dalam sebuah pernyataan pers, dikutip ABC News via Kantor Berita Pusat Korea. Pernyataan tersebut juga menegaskan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang merupakan badan antarpemerintah untuk kerja sama nuklir, tidak memiliki "hak hukum dan pembenaran moral" untuk mencampuri apa yang dianggap Korut sebagai "urusan internal". Komitmen Korut pada Senin 15 September tersebut dinilai menjadi salah satu dari beberapa pernyataan anti-Amerika Serikat (AS). Pernyataan yang dikeluarkan juga bertepatan dengan latihan militer gabungan AS, Korea Selatan (Korsel), dan Jepang, di lepas pantai Pulau Jeju, Korsel. Latihan militer AS dengan sekutunya di Asia tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 19 September. Pada Minggu 14 September, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Korut, Pak Jong Chon mengatakan, latihan militer tersebut "menimbulkan tantangan serius bagi kepentingan keamanan negara kami dan bahaya besar yang dapat merusak stabilitas regional dan meningkatkan ketegangan militer." Sehari berselang, para pejabat Korut kemudian menuduh AS melanggar kewajibannya sendiri untuk mencegah proliferasi nuklir. "[AS] lebih berfokus daripada negara lain pada pengembangan tenaga nuklir. AS telah bertindak ekstrem dalam ancaman nuklirnya seiring berjalannya waktu dan aliansi nuklir yang dipimpin AS semakin putus asa dalam langkah-langkah konfrontatifnya," kata mereka pada Senin 15 September .