Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani beserta jajarannya dalam Raker bersama Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025). Foto: Najma Ramadhanya/kumparanKementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengaku kewalahan menghadapi derasnya gugatan perdata yang muncul akibat sengketa perizinan.Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyebut kondisi ini menjadi konsekuensi langsung dari peran BKPM sebagai penyedia layanan perizinan."Banyak hal yang berkaitan dengan kami salah satu konsekuensi dari pada kami sebagai kementerian yang mem-provide perizinan adalah kementerian kami juga rentan dalam menghadapi berbagai upaya terhadap gugatan-gugatan perdata,” ujar Todotua dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (15/9).Todotua membeberkan intensitas gugatan yang dihadapi BKPM sudah sangat tinggi. Hampir setiap hari pihaknya harus berurusan dengan perkara perdata. Ia menilai, apa pun bentuk perizinannya, BKPM kerap menjadi sasaran utama gugatan.Ini hampir tiap hari kita menghadapi gugatan-gugatan perdata yang juga kita harus menghadapi itu. Karena apa pun ceritanya mau perizinan bentuk apa pun itu, pasti yang akan digugat Kementerian Investasi dan Hilirisasi," lanjutnya.Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, disela acara OCBC One Connect 2025 di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (27/8). Foto: Muhammad Fhandra/kumparan Untuk menjaga kualitas layanan perizinan, BKPM mengusulkan tambahan anggaran Rp 1,15 triliun ke DPR. Dengan pagu awal 2026 sebesar Rp 775 miliar, total kebutuhan yang diajukan kini mencapai Rp 1,92 triliun.Tambahan anggaran bakal difokuskan pada operasional Online Single Submission (OSS), biaya sewa infrastruktur teknologi, serta pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia. Menurut Todotua, anggaran saat ini baru mencukupi kebutuhan minimal, seperti biaya bandwidth, penyimpanan data, dan layanan pengaduan masyarakat.Todotua melanjutkan, investasi merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi investasi mencapai 26-30 persen terhadap PDB, dan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa didorong hingga 8 persen.Dalam lima tahun mendatang, BKPM ditugaskan merealisasikan investasi senilai Rp 13.000 triliun. Adapun pada semester I 2025, realisasi investasi sudah mendekati 50 persen dari target tahunan Rp 1.905 triliun.“Strategi promosi, kerja sama, hingga pengawasan izin harus lebih agresif. Tapi itu semua membutuhkan dukungan operasional yang memadai, termasuk menjaga performa OSS yang masih jauh dari ideal,” ucap Todotua.