Ilustrasi pemandangan Danau Toba di Sumatera Utara. (ANTARA)JAKARTA - UNESCO resmi menetapkan Taman Bumi (Geopark) Kaldera Toba di Sumatera Utara memperoleh kembali status kartu hijau. Predikat ini menegaskan bahwa kawasan Danau Toba tetap terjaga kualitasnya sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark (UGGp).Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyambut gembira pencapaian tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, badan pengelola, serta seluruh pemangku kepentingan pariwisata yang telah menindaklanjuti rekomendasi asesor UNESCO."Kerja keras bersama membuat Danau Toba kembali meraih green card,” ujar Widiyanti di Jakarta, seperti dikutip ANTARA.Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi lintas pihak, termasuk dukungan dari Kementerian Pariwisata yang aktif memfasilitasi dan mengoordinasikan sejumlah program. Salah satunya adalah penyelenggaraan The 1st International Conference: Geotourism Destination Toba Caldera UNESCO Global Geopark 2025.Status kartu hijau ditetapkan melalui Sidang Dewan UNESCO Global Geoparks yang berlangsung di Chili pada 5–6 September 2025. Selain Kaldera Toba, dua geopark lain dari Indonesia juga berhasil mempertahankan predikat yang sama, yakni Geopark Rinjani Lombok (NTB) dan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu (Jawa Barat).Widiyanti menjelaskan, setiap geopark global wajib menjalani revalidasi menyeluruh setiap empat tahun sekali. Hasilnya bisa berupa green card dengan perpanjangan status selama empat tahun, atau yellow card yang hanya berlaku dua tahun sambil menunggu perbaikan sesuai catatan Dewan. Dari 44 geopark yang dievaluasi tahun ini, sebanyak 38 menerima kartu hijau dan 6 lainnya kartu kuning.Ia menambahkan, status ini bukan hanya bentuk pengakuan internasional, tetapi juga peluang besar untuk mendorong pariwisata berkelanjutan. Kaldera Toba, menurutnya, mencerminkan visi pariwisata Indonesia yang mengedepankan keseimbangan antara alam, budaya, dan ilmu pengetahuan.Sebagai tindak lanjut, hasil sidang di Chili yang dihadiri sekitar 150 pengamat dari 32 negara akan dibawa ke Dewan Eksekutif UNESCO. Laporan tersebut dijadwalkan mendapat pengesahan resmi pada pertengahan tahun 2026.