Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Foto: Stringer/AFPMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa diminta untuk meninjau kembali alokasi anggaran program prioritas. Salah satunya adalah anggaran pendidikan, yang justru paling banyak untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam RAPBN 2026, anggaran pendidikan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, yakni sebesar Rp 757,8 triliun. Dari anggaran tersebut, sebesar Rp 335 triliun untuk program MBG, naik dari pagu anggaran tahun ini Rp 171 triliun. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi, menjelaskan bahwa anggaran pendidikan penting untuk mendapatkan porsi yang semestinya. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang inklusif bisa dicapai dengan anggaran pendidikan yang tepat sasaran.Purnamasidi yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu juga mengingatkan pentingnya komitmen negara terhadap investasi di bidang pendidikan. Anggaran pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan. Fakta bahwa alokasi anggaran pendidikan masih berada di bawah ketentuan mandatory spending, perlu mendapat perhatian serius."Kami mendorong Menkeu Purbaya untuk segera meninjau kembali prioritas alokasi anggaran agar pendidikan benar-benar mendapat porsi yang semestinya. Ini bukan hanya soal kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral kepada generasi mendatang. Saya yakin kebijakan fiskal yang berorientasi pada rakyat, sektor swasta, dan pendidikan akan membawa Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan," kata Purnamasidi dalam keterangannya, Minggu (14/9). Anggota Komisi X DPR F-Golkar, Nur Purnamasidi. Foto: Dok. IstimewaDia pun meminta masyarakat memberikan kesempatan dan dukungan terhadap Menkeu Purbaya dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, dengan menjalankan kebijakan fiskal yang tepat sasaran.Menurut Purnamasidi, efek kebijakan Purbaya (Purbaya Effect) mulai direspons positif oleh pasar. Saham-saham sektor keuangan, khususnya perbankan, meningkat. Sentimen positif ni berasal dari pelaku pasar yang mencermati pengalihan dana senilai Rp 200 triliun oleh pemerintah dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)."Menkeu Purbaya ini baru dilantik langsung viral, gayanya koboi, ceplas-ceplos, tapi saya percaya Menkeu pasti mengambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas dan sektor swasta untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat," kata dia.Sektor swasta juga menjadi motor penggerak lapangan kerja dan inovasi, sementara masyarakat membutuhkan kepastian ekonomi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, pihaknya mendorong agar kebijakan fiskal yang disusun tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memberi ruang lebih luas bagi dunia usaha agar dapat tumbuh dan berkembang. "Dengan demikian, daya saing nasional akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat lebih cepat terwujud," tambahnya.