Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI gelar RDPU bersama Aliansi Pengemudi Online Bersatu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025). Foto: Abid Raihan/kumparanPara pengemudi ojek online (ojol) dari Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB) datang menemui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI pada Rabu (10/9) sore. Mereka menyampaikan berbagai aspirasi.Belasan driver yang masih memakai atribut ojol itu diterima oleh Ketua BAM Ahmad Heryawan (Aher), Wakil Ketua BAM Adian Napitupulu, dan beberapa anggota BAM lainnya.Juru Bicara APOB, Yudy, menyampaikan lima tuntutan kepada BAM. Tuntutan pertama adalah meminta DPR mendorong potongan tarif ojol oleh aplikator menjadi hanya 10 persen.Yudy menjelaskan bahwa tuntutan ini sudah lama mereka lontarkan khususnya kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Namun, masih belum terealisasi.Menurut Yudy, padahal tuntutan ini bisa dilaksanakan hanya dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) baru.“Jadi dari total tarif yang diklaim ke konsumen, itu langsung dibagi 80-20 persen, Pak. Itu untuk aspirasi kami potongan 10 persen,” ucap Yudy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.“Kami berharap BAM nanti bisa memperkuat, menekan eksekutif, khususnya Kemenhub bisa segera (penuhi aspirasi ini),” tambahnya.Tuntutan para ojol yang kedua adalah soal jaminan sosial. Para ojol meminta agar aplikator bisa membayar penuh BPJS Ketenagakerjaan mereka.Yudy menyebut, selama ini para driver harus mengeluarkan kocek sendiri untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan.“(Di dalam Kepmenhub nomor 1001 tahun 2022) itu ada klaim lima persen yang sudah berbulan-bulan kita bahas bahkan viral itu, itu sebagai penunjang kesejahteraan pengemudi online, penggunaannya peruntukannya yang diklaim 5 persen dari konsumen, Pak,” ucap Yudy.“Nah, dari situ sebenarnya untuk BPJSTK kami bisa dibayarkan. Namun, tidak, Pak. Kami BPJSTK membayar sendiri. Dan itu lima persen tersebut penggunaannya salah satunya bunyinya di KP 1001 ‘untuk asuransi tambahan’. Sama, Pak, barang itu nggak kelihatan juga, asuransi tambahan. Sedangkan BPJSTK juga bayar sendiri,” tambahnya.Selanjutnya, tuntutan para ojol yang ketiga adalah jaminan argo. Para ojol menuntut aplikator agar memberikan jaminan bahwa para ojol akan mendapatkan penghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP).Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI gelar RDPU bersama Aliansi Pengemudi Online Bersatu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025). Foto: Abid Raihan/kumparanIa mencontohkan UMP di Jakarta yang berada di angka Rp 5,3 juta.“Kami simulasikan berdasarkan UMP DKI, kurang lebih 5,3 ya kita simulasi 5,3 ya. Nah 5,3 ini kalau kita breakdown berdasarkan Undang-Undang 13 Ketenagakerjaan itu, 22 hari kerja. Kami bagi 22 hari kerja ketemunya 241 (ribu rupiah per hari) lah,” ucap Yudy.“Kami bekerja selama 8 jam, artinya kami kalau pengemudi online itu aplikasi harus online selama 8 jam. Jadi dalam 8 jam itu kami sudah ada kepastian mendapatkan minimal 241 (ribu rupiah), Pak,” tambahnya.Yudy menuntut, bila penghasilan driver ojol tak sampai Rp 241 ribu setelah 8 jam bekerja, maka aplikator harus menanggung sisanya.“Namun ketika setelah 8 jam kami online, kami hanya mendapatkan hasil 150 (ribu rupiah) misalkan. Berarti perusahaan aplikasi harus menjamin kami tambahannya sebesar 91 (ribu rupiah), sehingga ketemu 241 (ribu rupiah),” ucap Yudy.Yang keempat, Yudy menuntut agar penyelesaian permasalahan driver ojol bisa didelegasikan ke pemerintah daerah. Sehingga, para ojol ketika menyampaikan aspirasi, mereka tak perlu berlama-lama menunggu respons pemerintah pusat.“Jadi kami menyampaikan aspirasi supaya efektif, tidak lama dalam hal penyelesaian problem-problem yang ada dan yang akan ada itu langsung didelegasikan ke pemerintah daerah. Tidak lagi hanya ke pemerintah pusat, harus didelegasikan ke pemerintah daerah,” ucap Yudy.“Lalu untuk R4 atau mobil, itu sudah berjalan kewenangan kepala daerah masing-masing menentukan tarif dan seterusnya. R2 (roda dua taua motor) belum, Pak,” tambahnya.Terakhir, Yudy juga meminta agar aplikator menghentikan program-program bernama Hemat, Aceng, atau Slot.“Bapak Ibu sering dengar program Aceng, Slot, hemat-hematan, seterusnya, kami pelaku R2, saya sampaikan salah satu hijau lah ya. Gini pak, kami itu diperlakukan bahwa ada berlaku member driver, pengemudi driver. Artinya member driver itu kalau mau dapet order beli sama perusahaan aplikasi,” jelas Yudy.“Berapa harganya, kita bicara namanya Hemat, yang Hemat-Hemat lah. Kalau driver mau dapet order 1-2 order kami harus bayar 3 ribu rupiah pak. Kalau mau dapat 3-4 order, kami harus bayar Rp 8.500. Kalau mau dapat 5-6 order kami harus bayar Rp 13.500. Kalau kami mau dapat 7-9 order Rp 18.000 kami harus bayar. Kalau mau 10 ke atas, kami harus bayar Rp 20 ribu,” tambahnya.Yudy mengatakan, bila driver tak mengikuti program tersebut, maka mereka akan sepi orderan.Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI gelar RDPU bersama Aliansi Pengemudi Online Bersatu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan“Apa konsekuensi kalau tidak mengikuti program itu, ordernya anyep. Perbandingan antara yang ikut program tersebut dan yang tidak sama sekali itu jauh banget. Terima ordernya berat sekali,” ucap Yudy.“Sehari bisa satu order dua order. Itu bisa belasan jam. Tiga order. Paling top juga 5 order. Ini bicara belasan jam 1 hari kita nungguin order, cuma dapet 5 order,” tambahnya.Selain soal pendapatan, para ojol juga membahas terkait kematian Affan Kurniawan, driver ojol yang dilindas pakai rantis oleh anggota Brimob di Pejompongan, Jakarta Pusat, saat terjadi kerusuhan pada Kamis (28/8).Salah satu perwakilan ojol, Dedi, menyebut seharusnya ada pejabat yang mundur imbas kematian Affan ini.“Kami berharap, bapak menyampaikan apakah itu ke Kapolri atau ke Pak Prabowo sebagai presiden sebagai pimpinannya, supaya tahu diri. Karena prajurit yang di lapangan bekerja berdasarkan perintah,” ucap Dedi.“Ketika ada hal terjadi di lapangan, tanggung jawab moral, Kapolri sewajarnya harus mengundurkan diri atau dipecat. Keluarga sudah ‘diobati’ oleh berbagai santunan berbagai bantuan baik dari pemerintah ataupun pribadi-pribadi,” tambahnya.Dedi menilai, para ojol yang merupakan rekan Affan, hingga hari ini, belum diberikan ‘obat’ oleh pemerintah. Mereka menuntut tanggung jawab penuh.“Tapi kami rekan-rekan Affan, kami belum dapat obat atas gugurnya beliau, dilindas ataupun terlindas, entah apa kosa kata yang tepat,” ucap Dedi.“Tolong tanggung jawab sebagai pimpinan, Kapolri yang memberikan perintah untuk pengamanan mengundurkan diri atau bisik-bisik ke Pak Prabowo ganti tuh Kapolri, pecat kalau perlu,” tambahnya.Respons BAMWakil ketua majelis Syura PKS Ahmad Heryawan. Foto: Dok. PKSKetua BAM DPR, Ahmad Heryawan, menyebut aspirasi dari teman-teman ojol akan ditindaklanjuti. Mereka akan mengumpulkan para pihak untuk melakukan focus group discussion (FGD).“Yang jelas, ini harus duduk bersama, panjang ceritanya, tapi minimal hal yang penting, kalaupun belum seluruhnya bisa diperjuangkan, minimal hal yang penting, potongan itu dulu, lumayan kan kalo itu disetujui,” ucap Aher.“Minimal itu dulu kita perjuangkan tentu kalau yang lain-lain ini harus lintas sektor, lintas komisi. Tapi kalau urusannya potongan 10 persen ini hanya komisi V saja. Kalau yang itu ya,” tambah dia.Aher pun menyebut akan memperjuangkan seluruh aspirasi ojol hingga terpenuhi seluruhnya.“Tapi kalau yang lainnya, insyaallah BAM akan melakukan langkah-langkah berikutnya, selain nanti bertemu dengan aplikator, di saat yang sama memanggil para pihak,” ucap Aher.“Para pihak itu bisa BPJSTK, bisa Jasa Raharja, bisa Kemenhub, bisa Kemenaker dan lain-lain, kita kumpulkan dalam bentuk FGD sementara,” tambahnya.Namun, untuk tuntutan yang berkaitan dengan kasus Affan, Aher menyebut BAM belum bisa melakukan apa-apa karena BAM belum bisa menerima aspirasi yang berbentuk politis.“BAM saya kira fokus kepada tuntutan yang tidak bersifat politis, tapi tuntutan yang betul-betul murni tuntutan masyarakat ojol. Yaitu bagaimana potongan bisa dikurangi,” ujar Aher.“Toh ketika dikurangi potongannya tidak akan mengurangi keuntungan yang begitu besar yang ada pada aplikator, tapi ini menjadi sebuah keadilan yang lebih, situasi yang lebih berkeadilan,” tandasnya.