Kegiatan berlangsung secara hybrid pada Sabtu (7/3) di Aula Dr. K.H. Jalaluddin Rakhmat, Bandung, serta diikuti peserta lain secara daring. Dalam pernyataan tertulis yang diterima Media ABI pada Sabtu (7/3/26), forum tersebut menyampaikan duka cita atas syahidnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei serta ribuan warga sipil yang menjadi korban serangan militer di berbagai wilayah. Forum itu juga mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Iran yang dinilai bertentangan dengan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Charter). Para tokoh masyarakat sipil menilai meningkatnya ketegangan di Timur Tengah berpotensi memicu dampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan kemanusiaan global. Melalui forum tersebut, mereka menyerukan agar komunitas internasional mengambil langkah strategis untuk memberi tekanan politik kepada Amerika Serikat dan Israel agar menghentikan provokasi serta serangan militer terhadap Iran maupun negara lain. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah konflik yang lebih luas yang berpotensi menyeret dunia ke dalam krisis global. Forum ini juga menyoroti arah kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintah dinilai perlu menjaga konsistensi politik luar negeri bebas dan aktif, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Mereka juga mendesak pemerintah mempertimbangkan kembali keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP), yang dinilai berpotensi mengaburkan posisi independen Indonesia dalam percaturan geopolitik global. “Konstitusi kita adalah kompas, bukan teks mati. Membiarkan Indonesia larut dalam agenda Board of Peace di tengah agresi terhadap Iran adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan yang menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia,” demikian pernyataan dalam rilis tersebut. Forum itu juga mendorong pemerintah mengambil peran lebih aktif dalam mengonsolidasikan negara-negara Non-Blok dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) guna memperkuat bantuan kemanusiaan serta perlindungan hukum internasional di kawasan konflik. Selain itu, DPR RI diminta menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah agar tetap berada dalam koridor kepentingan nasional. Acara refleksi tersebut menghadirkan sejumlah pembicara dari kalangan akademisi, tokoh agama, dan aktivis kemanusiaan, di antaranya Abdullah Assegaf, Airlangga Pribadi Kusman, Andar Nubowo, Dina Yulianti Sulaeman, serta Usman Hamid. Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerja sama sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI), Nurcholish Madjid Society, Ma’arif Institute, dan Majlis Ukhuwah Sunni Syiah Indonesia (MUHSIN). Forum tersebut menegaskan bahwa doa dan refleksi kemanusiaan ini menjadi pengingat bahwa konflik geopolitik tidak hanya menyangkut kepentingan negara, tetapi juga membawa dampak luas bagi kemanusiaan global. [IT/r]