Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pada konferensi pers APBN KiTa edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1/2026). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTOPemerintah membuka kemungkinan penyesuaian harga BBM subsidi apabila harga minyak dunia melonjak terlalu tinggi dan membebani APBN. Kenaikan harga energi global dinilai berpotensi membuat anggaran subsidi jebol jika tidak diantisipasi dengan langkah fiskal.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario kenaikan harga minyak dunia. Dalam perhitungan tersebut, lonjakan harga minyak hingga USD 92 per barel berpotensi memperlebar defisit anggaran.Ia menjelaskan, jika harga minyak rata-rata berada di level tersebut sepanjang tahun, defisit APBN bisa meningkat hingga di atas batas yang ditetapkan pemerintah.“Kalau harga minyak naik ke USD 92 dolar per barel apa dampaknya ke defisit? Kalau nggak melakukan apa-apa defisit kita naik ke 3,6-3,7 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto),” kata Purbaya dalam acara Buka Bersama di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3).Meski begitu, pemerintah masih memiliki sejumlah langkah untuk menahan pelebaran defisit agar tetap berada di bawah 3 persen dari PDB. Salah satunya melalui penyesuaian belanja negara.Menurut Purbaya, pemerintah memiliki pengalaman menghadapi lonjakan harga minyak yang jauh lebih tinggi di masa lalu. Ia mengingatkan harga minyak pernah mencapai sekitar USD 150 per barel, meski kondisi ekonomi saat itu tetap bertahan.Namun, jika tekanan terhadap APBN terlalu besar, pemerintah bisa berbagi beban dengan masyarakat melalui penyesuaian harga BBM.Kalau memang anggarannya nggak kuat sekali nggak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM kalau memang harganya tinggi sekali, anggarannya enggak tinggi,” ujarnya.Pemerintah Siapkan Realokasi BelanjaIlustrasi kilang minyak di tengah laut. Foto: ShutterstockSelain kemungkinan penyesuaian harga BBM, pemerintah juga menyiapkan opsi realokasi belanja negara untuk menjaga kesehatan fiskal. Beberapa program yang tidak mendesak berpotensi ditunda atau digeser ke tahun berikutnya.Purbaya menegaskan pemerintah akan memprioritaskan belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sementara pengeluaran yang tidak terlalu mendukung kebutuhan utama dapat ditunda.Ia mencontohkan beberapa jenis belanja pemerintah yang bisa digeser waktunya, seperti pengadaan barang atau proyek tertentu. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang fiskal bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas anggaran di tengah kenaikan harga energi global.Lonjakan harga minyak global dipicu oleh meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Salah satunya akibat penghentian operasional kilang Ras Tanura milik Saudi Aramco setelah serangan drone di tengah eskalasi konflik Israel–Iran.Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai dari sisi pasokan Indonesia relatif aman karena Aramco hanya salah satu dari banyak pemasok BBM.“Ya saya kira Aramco salah satu dari banyak supplier yang men-supply BBM tadi, yang sudah diolah di kilangnya Aramco tadi. Nah kalau Aramco kemudian berhenti beroperasi, saya kira masih ada dari tempat lain, artinya dari segi supply itu nggak begitu masalah bagi Indonesia. Tapi justru yang menjadi masalah saat ini adalah mengenai harga,” ujar Fahmy.