● Perempuan Poso mengubah dapur dari ruang domestik menjadi tempat membangun gerakan melindungi Danau Poso.● Pembangunan PLTA Poso berdampak serius pada lingkungan dan kehidupan warga.● Ekspansi energi terbarukan jangan mengorbankan ekosistem serta sumber kehidupan masyarakat lokal.Bagi banyak perempuan, dapur adalah ruang sunyi yang tersembunyi. Namun, di Poso, Sulawesi Tengah, kaum perempuan di Tentena mengubah dapur menjadi ruang bersama yang terbuka. Dapur dan meja makan bukanlah ruang domestik, tetapi tempat untuk membangun gerakan sosial, lingkungan, dan budaya.Saya bersama tim peneliti dari Universitas Negeri Semarang dan Universitas Gadjah Mada mengikuti langsung aktivitas para perempuan yang tergabung dalam Aliansi Penjaga Danau Poso (APDP) pada Maret 2024. APDP adalah aliansi masyarakat setempat yang fokus melindungi ekosistem dan warisan budaya Danau Poso.Salah satu yang mengancam kelestarian Danau Poso saat ini adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso. Pengerukan sungai hingga pembuatan bendungan untuk pembangkit tersebut mengganggu ekosistem serta mengusik sumber ekonomi warga setempat. Melalui dapur kolektif yang terletak di Dodoha Mosintuwu, para perempuan anggota APDP menyusun agenda pelestarian lingkungan, festival budaya, audiensi, bahkan demonstrasi untuk memperjuangkan nasib masyarakat di sekitar Danau Poso.Dampak pembangunan PLTA PosoPLTA Poso mulai dibangun sejak 2003. Proyek ini dikelola oleh PT Poso Energy, anak usaha Kalla Group yang dimiliki keluarga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pembangkit ini mencakup tiga unit utama dengan total kapasitas 515 megawatt dan sudah beroperasi penuh pada 2023. Namun, dampak pembangunan sejak tahap pengerukan saluran keluar (outlet) danau hingga pembuatan bendungan untuk PLTA tersebut masih terasa sampai saat ini. Pengerukan membuat permukaan danau turun secara permanen sekaligus mengubah pola pasang-surut air. Saat uji coba pembukaan pintu air PLTA Poso pada April 2020, sebanyak 266 hektare lahan sawah dan kebun di 16 desa/kelurahan sekitar danau Poso terendam air. Akibatnya, warga gagal panen, tak ada lagi tempat mencari makan. Bendungan PLTA juga menghalangi jalur migrasi masapi (ikan sidat) dari Danau Poso menuju laut Teluk Tomini untuk bertelur. Begitu pun sebaliknya, saat anak ikan sidat menuju kembali ke Danau Poso. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan menurun.Warga mengaku tangkapan yang awalnya mencapai 30-45 kg menjadi 8-10 kg. Pendapatan otomatis menurun drastis dari Rp5 juta per bulan menjadi paling tinggi Rp2 juta per bulan. PT Poso Energy memang sudah membangun jalur ikan (fishway), tetapi sampai saat ini belum terbukti efektivitasnya. Faktanya, jumlah tangkapan nelayan semakin menurun. Para perempuan terusik karena selain menjadi sumber penghasilan, ikan sidat merupakan bahan pangan sumber protein bagi anak-anak mereka.Kerusakan lingkungan berdampak langsung pada meja makan keluarga, mendorong para perempuan maju sebagai garda depan memperjuangkan kelestarian alam sekaligus mempertahankan kedaulatan pangan komunitasnya. Baca juga: Bagaimana tambang mineral kritis mengancam sumber air di Manggarai, NTT Membangun kekuatan dari dapurPerempuan Poso memiliki peran penting bahkan sejak sebelum masa kolonialisme. Bukan hanya mengurus makanan, mereka juga menempati posisi yang disegani seperti hakim, pemimpin ritual adat, hingga tabib.Namun, pemerintah kolonial Belanda yang datang justru mengerdilkan kekuatan perempuan. Kolonial memperkenalkan sendok dan garpu di meja makan. Peran perempuan lalu dikungkung hanya untuk menata meja makan dan melakukan kerja-kerja rumah tangga, seperti memasak dan mengurus keluarga. Kini, kekuatan perempuan Poso bangkit lagi. Narasi peran domestik yang dulu digunakan untuk membatasi perempuan justru digunakan oleh perempuan anggota APDP sebagai strategi untuk membangun kekuatan bersama dari dapur.Mereka menggelar dapur kolektif secara berkala (dua atau tiga bulan sekali) untuk memasak dan santap siang bersama atau disebut moapu dalam bahasa Pamona, bahasa lokal di Tentena.Para perempuan ini berasal dari beragam profesi. Ada yang ibu rumah tangga, petani, guru, hingga pensiunan PNS. Saat moapu, para perempuan datang membawa bahan pangan untuk dimasak bersama dengan menu yang disepakati.Sambil mengolah makanan, mereka membahas isu-isu lingkungan, lalu merencanakan megilu, ritual merapalkan doa-doa, dan memohon pertolongan kepada sang pencipta di tepi Danau Poso. Aksi-aksi protes juga disusun dari dapur, seperti somasi ke perusahaan, audiensi ke DPRD dan gubernur sampai aksi cor kaki. Aksi-aksi ini berbuah respons pemerintah daerah dengan beberapa kali memediasi warga terdampak dan perusahaan, meski tak kunjung ada titik temu. Protes terjadi karena nilai kompensasi yang disodorkan perusahaan tidak sebanding dengan kerugian warga. Pada 2022 lalu, misalnya, kompensasi yang diberikan hanya 10-15 kg beras per are. Padahal, para petani menghitung lahan sawah mereka bisa menghasilkan rata-rata 40-50 kg per are tiap musim tanam, tapi kini sawah-sawah itu tak bisa lagi digarap. Lahan dan mata pencaharian warga hilang. Beberapa keluarga harus berutang dan mengubur mimpi anak mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Baca juga: Perempuan-perempuan Dayak melawan dampak tambang batu bara dengan kebun cabai Menjaga Danau PosoDanau Poso tak terpisahkan dari identitas masyarakat, ruang di mana masyarakat di sekelilingnya menggantungkan hidup. Kerusakan yang terjadi atas bentang alam ini berimbas banyak pada kehidupan masyarakat. Masyarakat Poso yang dulu berdaulat dan mandiri dengan pengelolaan pangan, kini berangsur tergantung pada sumber daya dari luar. Mereka kini harus membeli beras, padahal memiliki lahan sawah. Mereka juga semakin sulit mendapatkan sidat sebagai sumber pangan berprotein tinggi.Dalam hal ini, jelas saja, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak. Mereka yang paling merasakan kerusakan lingkungan mengusik piring dan dapur mereka. Dari dapur dan meja makan, perempuan Poso berpesan bahwa dalam pembangunan energi terbarukan yang ramah lingkungan, tidak seharusnya merusak bentang alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar. Lian Gogali, pendiri Institut Mosintuwu, berkontribusi memberikan data untuk artikel ini.Sri Sumaryani menerima dana dari KONEKSI (The Australia-Indonesia Knowledge Partnership) untuk melakukan penelitian tentang adaptasi inklusif yang dipraktikkan oleh komunitas perempuan dalam menghadapi perubahan iklim. Ia berperan sebagai asisten peneliti dalam proyek tersebut.