Ilustrasi konflik. Foto: ShutterstockKonflik yang tengah berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran tidak hanya mengguncang geopolitik, tetapi juga secara sistematis membentuk ulang arah ekonomi dunia.Di balik ancaman perang terbuka, terdapat mekanisme yang lebih sunyi, tetapi jauh lebih menentukan, yaitu bagaimana krisis energi global mempercepat ekstraktivisme di negara-negara berkembang. Dalam konfigurasi ini, Indonesia bukan sekadar terdampak, melainkan juga sedang didorong masuk ke dalamnya.Setiap eskalasi di Timur Tengah langsung mengarah pada satu titik kunci, yakni Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak global. Sebagaimana yang dilaporkan berbagai media internasional, gangguan di jalur ini terbukti mampu mendorong harga minyak global naik antara 10-15 persen hanya dalam waktu singkat.Bagi Indonesia, dampaknya bersifat langsung dan terukur. Sekitar 25 persen impor minyak mentah dan hampir 30 persen Liquefied Petroleum Gas (LPG) masih bergantung pada kawasan tersebut. Artinya, setiap lonjakan harga global segera diterjemahkan menjadi tekanan domestik.Kenaikan harga minyak sebesar 10 persen saja dapat mendorong inflasi hingga 1-2 persen dan meningkatkan beban subsidi energi hingga puluhan triliun rupiah. Dalam situasi seperti ini, negara tidak sedang memilih, tetapi dipaksa mencari penopang ekonomi alternatif yang mampu menjaga stabilitas.Ketidakstabilan pasar energi global tidak hanya mendorong kenaikan harga minyak, tetapi juga mempercepat upaya banyak negara untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.Transisi Geopolitik ke Ekstraksi Mineral Kritis di IndonesiaIlustrasi tambang mineral. Foto: ShutterstockMineral kritis kemudian muncul bukan sebagai pilihan strategis jangka panjang, melainkan sebagai respons cepat terhadap krisis yang segera melanda. Hal ini secara tidak langsung mendorong lonjakan permintaan mineral kritis seperti nikel dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat baru dalam peta ekonomi energi dunia.Indonesia saat ini menyumbang sekitar 42 persen produksi nikel global dan menguasai sekitar 21 persen cadangan nikel dunia. Data dari US Geological Survey menegaskan bahwa dominasi ini tidak memiliki tandingan.Dalam lima tahun terakhir, bahkan, kontribusi produksi Indonesia meningkat lebih dari 10 persen, menjadikannya salah satu aktor paling menentukan dalam rantai pasok nikel global.Namun, pada situasi inilah batas kekuasaan itu terlihat jelas. Meskipun menguasai lebih dari 40 persen produksi nikel dunia, Indonesia tidak mengendalikan harga. Dalam dua tahun terakhir, harga nikel global justru turun hingga 40 persen akibat kelebihan pasokan.Bahkan dalam satu periode tahunan, penurunan mencapai 7 hingga 8 persen. Produksi meningkat, tetapi nilai tidak mengikuti. Ini bukan anomali, melainkan ciri dari struktur pasar global, di mana kontrol harga tetap berada pada industri dan pasar finansial yang berpusat di negara-negara maju.Dalam konteks transisi energi, ketimpangan ini semakin menguat. Permintaan nikel untuk baterai kendaraan listrik meningkat lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Proyeksi International Energy Agency bahkan menunjukkan bahwa kebutuhan mineral kritis dapat melonjak hingga 400 persen.Ilustrasi Nikel. Foto: EVGEIIA/ShutterstockNamun, lonjakan permintaan ini tidak otomatis memperkuat posisi tawar negara produsen. Sebaliknya, ia mendorong ekspansi produksi yang semakin agresif tanpa diikuti kendali atas nilai.Dengan kata lain, Indonesia tidak sedang menuju posisi dominan dalam ekonomi masa depan, tetapi sedang mengisi peran yang telah lama ada, yakni sebagai pemasok utama bahan mentah dalam rantai nilai global. Dominasi produksi tidak bertransformasi menjadi kedaulatan ekonomi, tetapi justru memperdalam ketergantungan pada struktur pasar yang tidak dikendalikan sendiri.Pada tingkat domestik, konsekuensi dari ekspansi ini terlihat semakin nyata. Kawasan industri pertambangan nikel seperti Morowali berkembang pesat dengan hampir 90 ribu tenaga kerja dan investasi yang melampaui 40 miliar dolar Amerika. Namun, pertumbuhan ini berjalan seiring dengan tekanan ekologis dan sosial yang meningkat tajam.Paradoks Nikel dan Krisis Ekologis di Timur IndonesiaLaporan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan bahwa ekspansi tambang nikel tidak hanya berdampak pada konflik sosial, tetapi juga mendorong kehilangan tutupan hutan dalam skala besar dan terukur. Di Pulau Halmahera—yang kini menjadi episentrum industri nikel nasional—data analisis berbasis citra satelit dari Global Forest Watch mencatat bahwa dalam periode sekitar dua dekade, wilayah Halmahera Tengah saja telah kehilangan sekitar 26.100 hektare tutupan hutan. Sementara itu, Halmahera Timur kehilangan sekitar 56.300 hektare dan Halmahera Selatan mencapai sekitar 79.000 hektare. Jika dijumlahkan, total kehilangan hutan di tiga wilayah ini telah melampaui 161.400 hektare dan terus bertambah hingga saat ini.Angka tersebut bukan sekadar statistik lingkungan, melainkan juga cerminan dari perubahan lanskap ekologis dalam skala masif. Luas kehilangan hutan sebesar 161.400 hektare ini setara dengan lebih dari dua kali luas Provinsi DKI Jakarta, atau mendekati luas setengah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jika dihitung dalam bentang daratan yang terfragmentasi.Ilustrasi hutan dan penanaman pohon. Foto: KLHKArtinya, ekspansi industri nikel tidak lagi terjadi dalam skala lokal, tetapi telah mengubah struktur ruang ekologis dalam skala regional.Sementara itu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 46 kasus konflik agraria terjadi hanya dalam satu tahun terakhir di sektor pertambangan, dengan merenggut tanah seluas 58.904 hektare dan korban terdampak sebanyak 11.020 keluarga. Angka ini menegaskan bahwa ekspansi ekonomi berjalan beriringan dengan penyempitan ruang hidup masyarakat.Ironi paling dasar kemudian terletak pada fondasi energinya. Berdasarkan data dari Global Energy Monitor, sekitar 80 persen smelter nikel di Indonesia masih ditopang oleh pembangkit listrik berbasis batu bara. Akibatnya, emisi karbon dari produksi nikel Indonesia diperkirakan lebih dari dua kali lipat dibandingkan rata-rata global.Rantai sebab-akibat dari fenomena ini menunjukkan pola yang konsisten. Konflik global meningkatkan ketidakstabilan energi fosil hingga dua digit persentase. Ketidakstabilan tersebut mempercepat transisi energi dalam skala besar. Transisi ini mendorong lonjakan permintaan mineral kritis hingga ratusan persen.Namun tanpa perubahan struktur tata kelola, lonjakan ini diterjemahkan menjadi ekspansi ekstraktif yang masif di negara produsen. Hasil akhirnya adalah produksi tinggi tanpa kendali harga, serta akumulasi beban sosial dan ekologis di tingkat lokal.Dalam kerangka ini, konflik antara Amerika Serikat dan Iran tidak berhenti sebagai peristiwa geopolitik regional. Ia memicu percepatan sirkulasi ketimpangan dalam ekonomi global. Indonesia—dengan seluruh kekayaan mineralnya—tidak berada di luar sistem tersebut, tetapi sedang berada di dalamnya secara aktif.Ilustrasi AS-Israel vs Iran Foto: Dok. ChatGPTRealitas yang dihadapi hari ini bukan sekadar risiko, melainkan juga kondisi yang sedang berlangsung. Indonesia telah menjadi pemasok utama dalam rantai pasok global, tetapi belum menjadi pengendali nilai.Produksi meningkat lebih dari 10 persen dalam beberapa tahun, sementara harga dapat jatuh hingga 40 persen dalam periode yang sama. Dan pada saat yang sama, deforestasi meluas, konflik agraria meningkat, dan emisi karbon tetap tinggi.Perang mungkin terjadi jauh dari wilayah Indonesia, tetapi dampaknya hadir secara konkret dalam bentuk tekanan ekonomi, percepatan eksploitasi sumber daya, dan penguatan struktur ketimpangan global.Dalam sistem yang saling terhubung, konflik tidak hanya menghancurkan wilayah yang menjadi pusatnya, tetapi juga membentuk ulang wilayah lain yang menjadi penyangganya.Tanpa perubahan arah kebijakan yang mendasar, Indonesia tidak hanya berisiko, tetapi juga sedang bergerak semakin dalam dengan berperan sebagai pemasok bahan mentah global.Dalam konteks ini, transisi energi global tidak sepenuhnya merepresentasikan solusi, tetapi berpotensi menjadi bentuk baru dari eksploitasi lama yang berlangsung secara sistematis dalam skala global.