Presiden Prabowo Subianto saat mengikuti the Board of Peace Charter Announcement bersama Presiden AS Donald Trump bersama pemimpin negara lainnya di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Foto: YouTube/ The White HouseKetika Board of Peace (BoP) resmi dibentuk pada Januari 2026 untuk mengawasi rencana perdamaian Gaza, sejumlah negara segera bergabung sebagai anggota.Organisasi internasional yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump itu bahkan secara eksplisit disebut dalam resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu mekanisme untuk mengawal proses perdamaian di kawasan yang selama ini menjadi titik konflik geopolitik paling sensitif di dunia.Menariknya, India—salah satu kekuatan besar yang semakin berpengaruh di panggung global—tidak memilih bergabung sebagai anggota penuh. Padahal, New Delhi mendapat undangan langsung dari Washington untuk menjadi bagian dari dewan tersebut. Alih-alih menjadi anggota, India memilih hadir hanya sebagai observer atau pengamat.Keputusan ini memunculkan pertanyaan: Apakah India sedang bersikap ragu, atau justru sedang menjalankan strategi geopolitik yang lebih cermat?Ilustrasi bendera India. Foto: Rahul Sapra/ShutterstockFaktor pertama, DNA kebijakan luar negeri India yaitu “Strategic Autonomy”. Untuk memahami posisi India, kita perlu melihat fondasi historis kebijakan luar negerinya. Sejak masa perdana menteri pertama India, Jawaharlal Nehru, India mengembangkan prinsip strategic autonomy.Pada era Perang Dingin, prinsip ini diwujudkan melalui gerakan Non-Aligned Movement (NAM), di mana India menolak untuk berpihak pada blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat maupun blok Timur yang dipimpin Uni Soviet.Semangat ini bahkan diperkuat dalam Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, ketika Indonesia dan India menjadi motor diplomasi negara-negara Dunia Ketiga. Intinya sederhana, tetapi strategis: menjaga kemandirian dalam menentukan kebijakan luar negeri.Meski konteks geopolitik dunia telah berubah, prinsip tersebut tidak benar-benar hilang. India memang tidak lagi sepenuhnya “non-aligned”, tetapi kini menjalankan pendekatan yang sering disebut sebagai multi-alignment.Ilustrasi kerja sama. Foto: peoplemages/ShutterstockArtinya, India bersedia bekerja sama dengan berbagai kekuatan global sekaligus tanpa mengikatkan diri secara permanen pada satu blok tertentu.Dalam kerangka ini, bergabung penuh dalam organisasi yang dipersepsikan sangat dipimpin oleh Amerika Serikat dapat mengurangi ruang manuver diplomasi India.Faktor kedua, kemitraan dengan Amerika Serikat, bukan bersifat aliansi. Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan India dengan Amerika Serikat semakin erat dalam dua dekade terakhir, terutama dalam konteks Indo-Pasifik dan upaya menyeimbangkan pengaruh China.Namun, penting dicatat bahwa kedekatan ini tetap bersifat kemitraan strategis, bukan aliansi formal. India bukan anggota NATO, tidak memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan Washington, dan masih mempertahankan fleksibilitas dalam banyak isu global.Ilustrasi perang Ukraina dan Rusia. Foto: REUTERS/Dado RuvicContoh paling jelas terlihat dalam perang Ukraina. Ketika banyak negara Barat menjatuhkan sanksi keras terhadap Rusia, India memilih posisi yang lebih hati-hati. New Delhi tidak secara frontal mengutuk Moskow dan bahkan tetap membeli minyak Rusia dalam jumlah besar. Sikap ini menunjukkan bahwa India tidak ingin masuk dalam struktur aliansi yang dapat membatasi kebebasan kebijakan luar negerinya.Faktor ketiga, “Balancing Act” antara Israel dan Palestina. Faktor ini yang membuat India berhati-hati adalah dinamika hubungan di Timur Tengah. Dalam dua dekade terakhir, hubungan India dengan Israel berkembang sangat pesat, terutama di bidang pertahanan, teknologi militer, intelijen, serta kerja sama pertanian dan teknologi air. Israel bahkan menjadi salah satu pemasok utama teknologi pertahanan bagi India.Namun pada saat yang sama, India tetap mempertahankan posisi tradisionalnya dalam mendukung solusi dua negara bagi konflik Israel–Palestina. New Delhi juga menjaga hubungan penting dengan negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran Dengan populasi Muslim yang mencapai sekitar 200 juta orang, isu Palestina juga memiliki sensitivitas domestik di India.Bergabung dalam struktur internasional yang dianggap terlalu berpihak pada salah satu sisi konflik berpotensi menimbulkan tekanan politik di dalam negeri.Karena itu, menjaga keseimbangan diplomatik menjadi prioritas.Presiden AS Donald Trump, diapit oleh Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio (kanan), bergabung dengan para pemimpin untuk foto bersama selama pertemuan perdana "Dewan Perdamaian" di Institut Perdamaian AS di Washington DC. Foto: Saul Loeb/AFPFaktor keempat, kekhawatiran terhadap struktur Board of Peace. Selain pertimbangan geopolitik, sejumlah analis di India juga menyoroti desain institusional Board of Peace itu sendiri.Beberapa elemen organisasi tersebut memicu tanda tanya, seperti kepemimpinan yang sangat terpusat, kewenangan besar dalam menentukan anggota, dan kemungkinan ekspansi mandat di luar isu Gaza. Bagi sebagian pengamat, struktur ini bahkan berpotensi menyaingi mekanisme multilateralisme yang selama ini dijalankan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).India secara historis merupakan pendukung kuat multilateralisme berbasis PBB. New Delhi bahkan secara konsisten mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif terhadap kekuatan global saat ini. Karena itu, India cenderung berhati-hati terhadap setiap mekanisme internasional yang berpotensi menggeser atau melemahkan sistem PBB.Faktor kelima, risiko politik tinggi, keuntungan strategis terbatas. Dari sudut pandang geopolitik, konflik Gaza sendiri merupakan wilayah diplomatik yang sangat sensitif. Terlibat terlalu dalam dalam proses perdamaian yang penuh kontroversi berpotensi membawa risiko politik yang besar, sementara keuntungan strategis bagi India belum tentu signifikan.Sebuah kamp di Khan Younis, Jalur Gaza. Foto: Ramadan Abed/REUTERSSituasi menjadi semakin kompleks karena Pakistan juga bergabung sebagai anggota Board of Peace. Dari perspektif New Delhi, forum internasional semacam ini berpotensi dimanfaatkan Islamabad untuk mengangkat isu Kashmir ke panggung global—sesuatu yang selama ini selalu dihindari oleh India.Di sisi lain, sepenuhnya menjauh dari forum tersebut juga bukan pilihan ideal. Dalam diplomasi internasional terdapat pepatah terkenal: "If you’re not in the room, you’re on the menu." Karena itu, India memilih jalan tengah.Kesimpulan: India Menerapkan Strategi HedgingDengan menjadi pengamat, India tetap dapat mengikuti dinamika internal Board of Peace tanpa harus terikat pada komitmen politik atau institusional yang penuh. Dalam teori hubungan internasional, pendekatan ini dikenal sebagai hedging strategy—strategi untuk menjaga fleksibilitas di tengah ketidakpastian geopolitik.Pilihan ini memungkinkan India mempertahankan hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetap menjaga kredibilitasnya di Global South, sekaligus mempertahankan komitmen terhadap multilateralisme berbasis PBB.Ilustrasi bendera PBB. Foto: Alexandros Michailidis/ShutterstockTerlebih lagi, masa depan Board of Peace sendiri masih belum sepenuhnya jelas. Dinamika politik Amerika Serikat, perubahan kepemimpinan global, dan perkembangan konflik di Timur Tengah akan sangat menentukan keberlanjutan lembaga tersebut.Dalam konteks ini, keputusan India untuk berada di dalam ruangan tetapi tidak sepenuhnya duduk di meja utama tampaknya merupakan kalkulasi geopolitik yang sangat terukur.Bagi New Delhi, otonomi strategis jangka panjang jauh lebih penting dibandingkan sekadar simbol keanggotaan dalam sebuah organisasi internasional yang masa depannya masih belum pasti.Dari sini, India bisa dinilai cukup cermat dalam mengkalkulasi posisinya di Board of Peace, terutama dengan mempertimbangkan skala kepentingan nasional secara prioritas, realitas, keamanan, dan berimbang.