Ilustrasi emas. Foto: ShutterstockMenteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan jumlah nasabah Bank Bullion melonjak tajam dari 3,2 juta pada Februari 2025 menjadi 5,7 juta saat ini. Lonjakan ini mencerminkan tren masyarakat yang semakin memilih emas sebagai instrumen safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global.“Bank Bullion yang diluncurkan Februari tahun lalu, jumlah nasabahnya 3,2 juta, sekarang sudah mencapai 5,7 juta,” kata Airlangga dalam acara Aksi Klik Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan, Jumat (6/3).Selain pertumbuhan nasabah, nilai emas yang digadaikan di Pegadaian juga meningkat drastis, dari 94 ton menjadi 144,7 ton.Airlangga menambahkan, mereka yang memanfaatkan pinjaman melalui emas naik sebesar 38,5 ton atau senilai Rp 102 triliun. Di sisi lain, pemanfaatan emas melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) kini mencapai 22 ton.Kenaikan harga emas dari USD 3.000 saat peluncuran Bank Bullion menjadi USD 5.000 turut mendorong masyarakat menjadikan emas sebagai instrumen investasi aman. “Salah satu dari inflasi akibat pembelian emas, dan memang safe haven terhadap ketidakpastian untuk simpanan salah satunya adalah emas,” ujarnya.Menurut Airlangga, inisiatif Bank Bullion sejalan dengan kebijakan pemerintah mendorong literasi dan inklusi keuangan, khususnya untuk UMKM. Pemerintah menargetkan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses ke produk keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan.“Inisiatif ini konsisten dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kami optimis aksi klik dan gerakan Aku Bisa Sejahtera bisa memberdayakan pelaku usaha naik kelas, keluarga lebih tangguh, masyarakat lebih mandiri,” tegas Airlangga.Dalam 10 tahun terakhir, survei nasional literasi dan inklusi keuangan oleh OJK dan BPS menunjukkan tingkat inklusi keuangan mencapai 92,74 persen, di atas rata-rata negara OECD, sementara literasi keuangan sebesar 66,64 persen. Pemerintah pun mendorong pembiayaan UMKM hingga ultra mikro melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekar, dan PNM Ulamm, untuk menjangkau usaha produktif maupun ibu-ibu pelaku usaha mikro.Transformasi digital di sektor keuangan juga menjadi prioritas. Teknologi sistem pembayaran seperti KRIS yang dikembangkan Bank Indonesia telah mengatasi hambatan jarak, biaya, dan akses bagi agen Laku Pandai, yang sebagian besar dikelola oleh UMKM di 514 kabupaten dan kota.Airlangga menegaskan, literasi digital dan pemahaman risiko keuangan sangat penting agar masyarakat bisa mengelola arus kas dan rencana keuangan masa depan, termasuk mengantisipasi fraud atau penipuan. “Bapak Presiden telah memerintahkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan untuk melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif,” ujarnya.Langkah ini diharapkan mendorong inklusi keuangan yang berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas, terutama melalui pemberdayaan UMKM.