Ilustrasi uang rupiah. Foto: Maciej Matlak/ShutterstockKementerian Dalam Negeri mengurangi dana bagi hasil (DBH) dan transfer ke daerah (TKD) untuk semua pemerintah daerah. Ini sempat menimbulkan protes dari para kepala daerah.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah daerah harus punya cara-cara tak biasa dalam mengelola keuangan sekarang ini. Efisiensi dan penggunaan anggaran yang tepat bisa jadi cara agar keuangan daerah bisa tetap tercukupi."Menghadapi dinamika transfer keuangan daerah yang beralih ke pusat, maka satu tipnya, rekan-rekan di daerah harus melakukan efisiensi belanja, terutama belanja yang birokrasi, rapat-rapat, perjalanan dinas, segala macam, makanan-minuman, perawatan, pemeliharaan, itu anggarnya kadang-kadang, mohon maaf, berlebihan. Nah ini harus dikurangi," ujar Tito usai Raker Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah, di Jakarta, Kamis (9/10).Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Hotel Pullman, Jakarta Barat pada Kamis (9/10/2025). Foto: Amira Nada Fauziyyah/kumparanTito mengatakan, banyak daerah yang sudah melakukan berbagai skema dalam pengguaan anggaran yang tidak besar. Bahkan, banyak daerah bisa bertahan saat COVID dan anggaran benar-benar terbatas."Kita waktu jaman Covid juga bisa kok, dikurangi jauh anggaran kita, bisa. Kemudian yang kedua, program-program juga harus betul-betul, anggaran untuk program harus betul-betul bisa menjadi barangnya, jangan dijadikan bancaan tentang masalah hukum nanti," jelas dia.Di sisi lain, eks Kapolri itu meminta pemda melihat betul celah yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tentu, langkah ini tidak harus membenani rakyat kecil."Ya misalnya ya, yang sudah ada aja, restoran, hotel misalnya, silakan datang kalau restoran-restoran, hotel kan umumnya dipajakin itu. Mungkin yang apa, customernya nggak banyak, di bil itu ada pajaknya lho, itu belum tentu pajaknya artinya dikolek oleh restoran, hotel, pertanyaannya apakah ini semua akan disampaikan kepada dispenda daerah? Belum tentu," ungkap dia. "Parkir misalnya, ini harus dibuat sistem, supaya pajak yang memang sudah ada ini, yang tadinya bocor, bisa masuk ke kekas pemerintah daerah," imbuh dia. Suasana Rakornas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 2025 di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Foto: Amira Nada Fauziyyah/kumparanTito juga meningatkan agar program nasional dikawal dengan baik. Bila ini berjalan dengan baik, roda ekonomi daerah bisa berjalan dengan baik. Misalnya, MBG, Koperasi Merah Putih Desa Nelayan, dan program ketahanan pangan lainnya."Segi positifnya, lapangan kerja, ada rantai pasok, membuat perputaran ekonomi, karena uang yang beredar di daerah itu. Nah ini beberapa tips saja untuk daerah, menghadapi tahun fisikal ke depan," ucap dia.