Mobil melintasi bangunan hancur di Daraa imbas perang saudara menahun antara kelompok pemberontak Suriah melawan Pemerintah Bashar Assad yang runtuh akhir 2024. (M Sulaiman-Unsplash)JAKARTA - PBB akan melakukan pendekatan kepada Pemerintah Suriah Ahmed al-Sharaa untuk menentukan nasib 130.000 orang yang diperkirakan hilang saat rezim Bashar Al-Assad berkuasa. Asisten Sekretaris Jenderal PBB Karla Quintana mengatakan, PBB sedang menyelidiki "penghilangan paksa" oleh rezim Assad, termasuk anak-anak hilang yang ditempatkan di panti asuhan oleh badan keamanan dan penghilangan paksa oleh militan Daesh. "Setiap orang memiliki atau mengenal seseorang yang hilang di Suriah," ujarnya kepada wartawan PBB, Rabu waktu setempat, dikutip dari AP. Quintana mengatakan, Lembaga Independen untuk Orang Hilang di Suriah yang dibentuk PBB tahun 2023, baru bisa memasuki negara itu pada Januari 2025, sebulan setelah penggulingan Presiden Assad, yang keluarganya memimpin Pemerintahan Suriah selama lebih dari 50 tahun. Quintana mengatakan, tantangan PBB saat ini adalah berkoordinasi dengan Komisi Suriah untuk Orang Hilang dalam proses pencarian. Sebelum Assad digulingkan, 130.000 orang diperkirakan hilang di Suriah. Namun, Kepala Komisi Suriah untuk Orang Hilang, Mohammed Reda Jalkhi, mengatakan pada Agustus 2025 bahwa perkiraannya berkisar antara 120.000 hingga 300.000. "Kemungkinan lebih banyak lagi," ujarnya. Quintana menyebutkan, berencana ke Damaskus pekan depan untuk membahas penandatanganan kesepakatan bersama Komisi Suriah untuk pencarian orang hilang di Suriah. "Saya sungguh-sungguh yakin bahwa saat ini, pertanyaannya bukanlah apakah kita akan bekerja sama, tetapi bagaimana praktiknya nanti. Saya yakin kita akan menemukan jalan ke depan," tandasnya.