Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan sambutan saat menghadiri Rapat Paripurna HUT ke-498 Indramayu di Gedung DPRD Indramayu, Selasa (7/10/2025). Foto: kumparanGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penataan Pembangunan Pesantren usai insiden ambruknya Ponpes Al-Khoziny, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.Dedi menyebut mendukung dan menyerahkan hal tersebut kepada pemerintah pusat."Kan itu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Pak Muhaimin Iskandar yang dipercayakan oleh Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi," kata Dedi di Bale Pakuan, Jumat (10/10)"Ya, kita mendukung sepenuhnya agar pesantren-pesantren itu, satu, bangunan-bangunannya kokoh. Yang kedua, aspek-aspek yang bersifat regulasinya dipenuhi, dan kita akan support seluruh regulasinya free dari pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat," ujarnya melanjutkan.Sebelumnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkap Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian PU bakal Satgas dalam mengaudit bangunan pondok pesantren yang dinilai paling rawan."Kami akan membentuk Satuan Tugas Penataan Pembangunan Pesantren dimulai dari yang paling rawan. Dimulai dengan audit oleh pasukannya Pak Menteri PU," kata dia.Cak Imin juga mengatakan pemerintah bakal membuka hotline aduan. Bagi pengurus pondok pesantren yang merasa bangunannya rawan atau ingin mengurusi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat segera menghubungi hotline tersebut."Hotline itu akan menjadikan kita bisa ikut ngecek, mengatasi, menanggulangi, termasuk sekaligus kita mohonkan, kita perintahkan juga kepada pesantren untuk memperbaiki izin mendirikan pembangunan atau PBG," jelas dia.