Arsip foto - Siswa di salah satu sekolah di Jakarta menyantap makanan dalam Program MBG. (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyambut baik langkah Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang menyalurkan 4,8 juta butir multivitamin ke 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jakarta. Meski demikian, ia mengingatkan agar Kemhan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalankan program MBG. “Saya menghargai langkah Kementerian Pertahanan yang ingin berkontribusi memperkuat ketahanan kesehatan rakyat melalui distribusi multivitamin ke dapur Makan Bergizi Gratis. Namun semangat baik itu harus tetap berada dalam koridor sistem kesehatan nasional yang diatur oleh undang-undang,” ujar Nurhadi kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 7 Oktober. Distribusi obat dan vitamin bukan sekadar kegiatan logistik, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan publik. Karena itu, setiap produk yang beredar dan dikonsumsi masyarakat harus melalui proses uji, pengawasan, dan sertifikasi yang ketat agar tidak menimbulkan risiko kesehatan. “Tanpa koordinasi dengan Kemenkes dan BPOM, niat baik bisa berujung pada persoalan serius di lapangan,” kata Nurhadi. Menurutnya, upaya Kemhan memperkuat ketahanan kesehatan rakyat patut diapresiasi, namun perlu diimbangi dengan sinergi antar-kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih peran, terutama antara lembaga sipil dan militer. “Peran TNI dalam mendukung distribusi bisa saja dilakukan, tetapi sebatas dukungan logistik, bukan menggantikan fungsi teknis lembaga kesehatan,” ujarnya. Nurhadi juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam distribusi bantuan. Ia meminta pemerintah membuka data penerima manfaat, memperkuat sistem pengawasan, dan memastikan seluruh rantai distribusi berada di bawah kendali lembaga yang kompeten. “Kita belajar dari kasus sebelumnya di mana program serupa menimbulkan potensi penyimpangan, bahkan masalah kesehatan akibat produk yang belum terverifikasi,” katanya. Ia menambahkan, ketahanan kesehatan masyarakat tidak cukup dibangun melalui program sesaat, tetapi harus melalui penguatan sistem kesehatan nasional yang berkelanjutan, aman, dan terpercaya. “Bangsa yang kuat dimulai dari rakyat yang sehat. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut kesehatan masyarakat harus berbasis regulasi yang jelas, kajian ilmiah yang matang, dan koordinasi lintas sektor yang transparan,” pungkasnya. Diketahui, Kemhan menyalurkan 4,8 juta butir multivitamin kepada sekitar 100 dapur MBG di wilayah Jakarta pada 1 Oktober 2025. Program tersebut merupakan bagian dari dukungan Kemhan dalam memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat dan memenuhi kebutuhan prajurit TNI menjelang HUT ke-80 TNI. Multivitamin bernama Vitarma itu merupakan produk Pusat Farmasi Pertahanan, Pabrik Obat Pertahanan Negara di bawah Kementerian Pertahanan. Selain itu, Kemhan juga menyerahkan 17,4 juta butir obat kepada Kementerian Koperasi dan UKM yang akan didistribusikan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh pelosok tanah air.