Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang/DOK ISTTANJUNG SELOR – Kabar gembira datang bagi masyarakat perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara). Pemerintah Pusat akhirnya menyetujui aspirasi Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang terkait peningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan. Persetujuan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa, 7 Oktober.Dalam pertemuan tersebut, Menkeu Purbaya mengaku tersentuh dengan kondisi infrastruktur di Kaltara, khususnya daerah yang belum memiliki jembatan penghubung antarwilayah.“Saya tadi kasih oleh-oleh satu aja dari Kaltara. Dia (Gubernur Kaltara) bilang tempatnya enggak ada jembatan, sehingga warganya banyak ke Malaysia,” ujar Purbaya.Menkeu menegaskan pihaknya akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 miliar untuk pembangunan jembatan di wilayah Binuang, Kabupaten Nunukan. Ia pun telah menginstruksikan jajarannya agar segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memulai tahap pembangunan.Gubernur Zainal menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian pemerintah pusat terhadap Kaltara sebagai beranda terdepan NKRI.“Saya sampaikan bahwa Kaltara mendapat bantuan langsung dari Bapak Menteri Keuangan sebesar Rp150 miliar untuk membangun jembatan supaya saudara kita di Krayan mendapat koneksi wilayah yang dapat segera terwujud,” ungkapnya.Menurut Gubernur, keberadaan jembatan tersebut sangat vital bagi masyarakat perbatasan yang selama ini masih bergantung pada pasokan logistik dari Malaysia. Dengan terbangunnya jembatan penghubung Malinau–Binuang, kebutuhan sembako dan bahan pokok bisa langsung didistribusikan dari wilayah dalam negeri.“Kita negara besar, negara kaya. Malu kalau semua bergantung dari Malaysia. Insyaallah setelah jembatan selesai, ketergantungan itu tidak akan terjadi lagi,” tegasnya.Gubernur Zainal menjelaskan bahwa pembangunan akan dilakukan dalam dua tahap, yakni pembangunan Jembatan Binuang dan Jembatan Semamu. Dengan panjang kurang dari 100 meter dan lebar sekitar 6 meter, proyek ini diharapkan selesai pada tahun depan (2026).“Dana Rp150 miliar ini akan kita optimalkan, kalau bisa dua jembatan langsung kita bangun. Saya sudah minta Dinas PURP Perkim Kaltara untuk segera menyiapkan perencanaan teknisnya,” jelasnya."Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, pembangunan jembatan ini diyakini akan menjadi simbol kemajuan infrastruktur di wilayah perbatasan, serta langkah nyata untuk memperkuat konektivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat Kaltara," ujar Zainal.