Foto karya Luthfiah VOIJAKARTA - Negara Indonesia merupakan negara yang kuat. Siapa saja yang tidak mau membenahi diri dan setia kepada negara akan segera disingkirkan. Pernyataan tegas dari Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan lahirnya pancasila, menunjukkan komitmen pemerintahannya untuk menjaga kekuatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Prabowo menyatakan, ia tidak akan pandang bulu dalam menyingkirkan orang-orang tersebut, apa pun asal-usul partai politik, keluarga, dan suku mereka. Presiden beralasan negara Indonesia merupakan negara yang kaya namun masih ada yang berani mencuri uang rakyat.“Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana. Dan siapa saja yang melanggar undang-undang, yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak,” ujar Prabowo saat upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).Ilustrasi Polri (ANTARA) Ketegasan dari Presiden Prabowo Subianto diapresiasi mantan Kabareskrim Polri, Jendral Pol Purn Susno Duadji. Susno mengatakan pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI merupakan hak preogratif presiden. Atas dasar inilah lubang-lubang yang terlihat selama ini dan bisa dimasuki unsur politik segera bisa ditutup."Pemilihan dari Kapolri dan Panglima TNI itu merupakan hak prerogratif presiden bukan dipegang oleh DPR. Lebih bagus ditutup dan kewenangan itu hanya dimiliki oleh satu orang saja," kata Susno Duadji dalam pesan tertulis yang diterima VOI, Selasa, 7 Oktober.Susno menegaskan hal yang kedua, tidak perlu lagi dibahas polisi itu di bawah siapa dan dibawa siapa lagi. Yang paling tepat Polri itu di bawah presiden langsung. Dia beralasan jika Polri di bawah Kemendagri maka lubang untuk politik bisa terbuka kembali. 'Mendagri itu kan jabatan politis dan biasanya diisi oleh orang-orang partai politik. Di atas Mendagri itu baru presiden. Ini bertujuan agar tidak ada warna merah, kuning atau apapun dalam pemilihan Kapolri mendatang," kata Susno Duadji.Jangan Khawatir TabrakanMenteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Komite Reformasi Polri bentukan pemerintah dan Tim Transformasi Reformasi Polri bentukan Kapolri akan bekerja saling membantu.Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra /ANTARA/Fath Putra Mulya “Jangan khawatir ada tabrakan, ini pasti akan bekerja secara saling bantu-membantu,” kata Menko Yusril, Jumat, 26 September dilansir ANTARA.Dia menjelaskan Tim Transformasi Reformasi Polri akan lebih fokus bekerja untuk membenahi internal kepolisian. Tim tersebut, ujarnya, akan mendukung Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Yusril menyambut baik wacana reformasi kepolisian. Dalam hal ini, ia menyoroti Undang-Undang Polri yang sudah lama tidak direvisi dan kinerja aparat kepolisian yang mendapat kritikan masyarakat.“Banyak tuduhan-tuduhan negatif terhadap kepolisian kita yang bisa benar, bisa tidak juga. Karena itu, saya menyambut baik dan kita senang sekali. Saya sebagai menteri, tentu saya patuh kepada arahan Presiden untuk membentuk Komite Reformasi itu,” ucapnya.Menurut Yusril, finalisasi Komite Reformasi Polri menunggu Presiden Prabowo kembali ke tanah air dari lawatan luar negerinya. Ia memperkirakan komite tersebut rampung dibentuk dan akan diumumkan pada pertengahan Oktober 2025. Yusril mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo terkait pembentukan Komite Reformasi Polri. Presiden, kata dia, meminta komite reformasi segera dibentuk dan hasilnya dilaporkan dalam beberapa bulan.“Pak Presiden sadar betul bahwa banyak kritik dialamatkan kepada para penegak hukum kita dan di masa beliau menjadi Presiden ini ingin dilakukan pembenahan-pembenahan internal,” imbuhnya.Alasan Tim Transformasi Polri DibentukKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ((dok Humas Polri) Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri tertuang melalui Surat Perintah (Sprin) Nomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 yang ditandatangani Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada 17 September 2025. Total terdapat 52 perwira tinggi dan menengah yang berada di dalam tim dimaksud. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertindak sebagai pelindung, sedangkan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sebagai penasihat. Adapun perwira tinggi yang ditunjuk sebagai ketua tim adalah Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana.Ketua tim Transformasi Reformasi Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana menjelaskan tim ini dibentuk untuk memastikan Polri mampu bertahan, tumbuh, dan terus berkembang menjawab tantangan zaman serta harapan masyarakat.“Reformasi bukan hanya soal institusi, tetapi juga diri kita sebagai manusia. Untuk bisa bertahan, tumbuh, dan berkembang, kita harus terus mereformasi diri,” ujarnya.Chryshnanda menegaskan, pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri merupakan respons atas berbagai masukan publik. Menurutnya, Polri perlu mendengar suara masyarakat untuk membangun masa depan yang lebih baik.“Kami harus berani belajar, memperbaiki kesalahan di masa lalu, siap menghadapi tuntutan dan ancaman di masa kini, serta mampu menyiapkan langkah bagi masa depan. Semua itu berangkat dari kemauan untuk bertransformasi,” jelasnya.“Polisi harus mampu menjadi penjaga kehidupan, membangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Semangat itu terefleksi dalam Tribrata dan Catur Prasetya,” tegasnya.Demokrat Bantah Hubungan SBY dan Kapolri RenggangPresiden ke-6 dan Kapolri Sedang Berbincang (HUT TNI ke 80) dok Partai Demokrat Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon meluruskan isu yang beredar melalui video di sosial media terkait tidak disalaminya Kapolri Listyo Sigit Prabowo oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Jansen, hal itu merupakan kondisi situasional."Situsional aja itu. Mungkin terlewat. Namanya ramai begitu. Dan di moment yang sepersekian detik itu Pak Sigit juga mungkin lupa atau sungkan menjulurkan tangannya sehingga tidak terpantau Pak SBY waktu lewat," katanya Jansen kepada VOI melalui pesan tertulis yang diterima, Selasa, 7 Oktober.Jansen menjelaskan hubungan antara SBY dan Sigit saat ini sangat baik, dan isu yang beredar melalui video sepersekian detik itu tidak perlu dikembang-kembangkan apalagi menjurus ke hal yang berbau perpecahan."Di acara itu jumpa kok Pak SBY dgn Kapolri Pak Sigit. Bahkan mereka juga cerita-cerita santai. Sebagaimana terlihat di foto di bawah. Jadi itu bukan isu yang perlu dikembang-kembangkan. Jangan dari kejadian yang sepersekian detik jadi ditarik kesimpulan ada masalah. Karena memang semuanya baik-baik saja dan tidak ada masalah," tandasnya.Beredar video viral SBY seolah-olah tidak menyalami Kapolri, SBY dan Kapolri lama bercengkerama di holding room Monas menjelang acara HUT TNI di lapangan Monumen Nasional (Monas), Minggu (5/10).