Mensesneg Prasetyo Hadi usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025). Foto: Jonathan Devin/kumparanMenteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi keresahan sejumlah gubernur yang mengeluhkan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.Prasetyo menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah pemangkasan, melainkan penyesuaian dalam tata kelola anggaran agar lebih efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat.“Bukan menggeruduk lah itu, bukan, mereka menyampaikan lah. Menyampaikan apa yang menjadi dinamika dan kemarin sudah kita terima. Diterima oleh Menteri Keuangan, kemudian diterima juga oleh Mendagri, dan kita berikan pemahaman bersama, penjelasan bersama bahwa sesungguhnya yang berkenaan dengan masalah transfer ke daerah ini kan sekarang dibagi menjadi dua, transfer ke daerah langsung dan transfer ke daerah tidak langsung,” ujar Prasetyo di Jakarta, Jumat (10/10).Ia menjelaskan bahwa transfer ke daerah tidak langsung kini diwujudkan dalam bentuk program-program nasional yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Program tersebut juga dinikmati oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya menerima TKD langsung.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO“Transfer ke daerah yang tidak langsung itu adalah yang dari pemerintah pusat dalam bentuk program-program. Yang itu penerimanya adalah juga semua masyarakat di daerah-daerah gitu lho. Salah satunya misalnya contoh program makan bergizi gratis, itu kan kalau dihitung dari budget di APBN-nya itu kan kurang lebih di dalam satu tahun berjalan ya tahun depan itu kan di Rp 335 triliun. Nah ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah kan begitu,” jelasnya.Menanggapi keluhan sejumlah kepala daerah yang menilai program-program pusat tersebut bukan berasal dari inisiatif mereka, Prasetyo menilai penting untuk menyamakan persepsi agar arah kebijakan anggaran tetap terintegrasi dan sejalan dengan kepentingan publik.“Ya itulah kemudian yang diberikan pemahaman dan penjelasan, oleh sekarang ini kita bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, nanti pemerintah daerah, mari kita perbaiki tata kelola anggaran kita supaya semua kita desain untuk program-program yang memang betul-betul berdampak kepada kepentingan masyarakat,” tandasnya.