Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melayani permintaan swafoto selepas menghadiri acara pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)JAKARTA – Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil sisa anggaran program makan bergizi gratis atau MBG yang tidak terserap mendapat dukungan.Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini kembali menjadi sorotan, kali ini dari sisi serapannya yang dianggap lamban padahal sudah hampir satu tahun berjalan.MBG memiliki anggaran Rp71 triliun tahun ini. Namun berdasarkan data Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, hingga awal September beberapa realisasi anggaran untuk program prioritas seperti MBG dan Sekolah Rakyat masih jauh dari target.Realisasi anggaran untuk MBG sampai 8 September 2025 baru mencapai Rp13 triliun atau hanya 18,3 persen dari pagu Rp71 triliun.Menkeu Purbaya mengatakan akan memotong program MBG jika serapannya tak kunjung membaik. Kementerian Keuangan memberikan tenggat waktu sampai Oktober, jika serapannya bagus maka anggaran bisa ditambah dan sebaliknya.Seorang guru mengarahkan murid berkebutuhan khusus sebelum menyantap makanan saat pelaksaaan makanan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Khusus Negeri 01 Tangsel, Pondok Kacang, Tangerang Selatan, Banten, Senin (28/4/2025). (ANTARA/Muhammad Iqbal/rwa)"Kita lihat di akhir Oktober seperti apa, kalau bisa diserap ya udah. Kalau misalnya nambah, tapi penyaluran bagus, ya nambah. Jika tidak bisa diserap hingga akhir Desember, dana yang ada ya kita kurangi. Gitu aja," ujar Purbaya.Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan langsung memberikan respons dengan meminta Menkeu Purbaya untuk tidak melakukan pencabutan atau pemotongan anggaran program MBG. Ia memastikan penyerapan anggaran akan membaik.Direalokasi untuk Tingkatkan Belanja PublikSejak awal menjabat sebagai bendahara negara, Menkeu Purbaya memang sudah menaruh perhatian khusus pada serapan anggaran MBG yang lamban. Menurut prediksinya, anggaran Rp71 triliun tidak akan terserap seluruhnya di 2025.Purbaya sendiri mengatakan tak mau ada uang negara yang nganggur. Untuk itu, menyebar anggaran MBG yang tidak terserap ke pos lain yang bermanfaat bagi masyarakat mungkin dilakukan.Rencana bendahara negara memangkas anggaran MBG yang tidak terserap mendapat respons positif dari Direktur Kebijakan Fiskal Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar. Ia menegaskan, ketika anggaran tidak terserap, itu berarti ekonomi tidak berputar, karena uangnya tidak berputar di bawah. Situasi ini sangat disyangkan, mengingat program MBG memakan uang negara yang cukup besar sedangkan serapannya masih minim.“Dengan sisa tiga bulan lagi dengan harapan mengejar pertumbuhan ekonomi di atas lima persen, jelas mau gak mau Menkeu harus mengoptimalkan anggaran yang ada,” ucap Media.“Jadi upaya mengambil anggaran MBG yang ada saat ini yang belum efektif dan belum terserap patut diacungi jempol, setidaknya untuk meningkatkan efektivitas belanja publik,” lanjutnya.Seorang nelayan asal Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menerima bantuan subsidi upah dari Pemkab Bekasi di Kantor Cabang Pembantu Bank Jabar Banten Sukatani, Selasa. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)Daripada anggaran mengendap di rekening kementerian, Media beranggapan akan lebih baik anggaran MBG yang tidak terserap direalokasi untuk kepentingan lain seperti bantuan subsidi upah, bantuan subsidi UMKM, atau sektor padat karya infrastruktur kecil.Namun untuk melakukan ini, butuh kerja sama lintas sektor, termasuk Badan Gizi Nasional bisa memberikan perencanaan yang jelas.“Program dengan serapan yang rendah, tidak hanya MBG, harus betul-betul diidentifikasi dengan detail setiap rupiahnya, kemudian digeser ke program lain yang berdampak langsung pada masyarakat kecil, tentu dengan output matrix yang jelas,” Media menjelaskan.“Butuh political will yang kuat untuk menggeser anggaran yang tidak terserap ini. soal MBG, misalnya, daripada dipaksakan untuk terserap,” imbuhnya.Tunjukkan IndependensiMemberikan bantuan subsidi tunai dan bantuan subsidi upah bisa menjadi strategi cepat mengalihkan anggaran yang tidak terserap karena langsung masuk ke kantong masyarakat. Hal yang sama pernah dilakukan pemerintah pada 2021, ketika sisa anggaran di akhir tahun disalurkan ke BST dan BSU.Pengamat Kebijakan Publik Muhammad Gumarang menuturkan, langkah Menkeu Purbaya menarik dana sisa anggaran MBG adalah keputusan profesional dan tepat secara fiskal. Tak hanya itu, kebijakan ini sekaligus menunjukkan ketegasan dan independensi Purbaya dalam menjaga tata kelola keuangan negara.“Sikap Purbaya untuk tetap menarik dana MBG yang tidak terserap adalah langkah benar. Ia menunjukkan dirinya sebagai Menkeu yang profesional, tidak berafiliasi politik, dan bekerja berdasarkan prinsip keilmuan serta aturan pengelolaan anggaran,” kata Gumarang dalam keterangannya.Gumarang menjelaskan, dana yang tidak terserap atau disebut Sisa Anggaran Lebih (SAL) telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor Tahun 2004 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Dana tersebut dapat digunakan kembali, namun dengan nilai yang dikurangi atau dialihkan ke program lain, atau digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Gumarang menilai, keputusan Menkeu Purbaya menolak permintaan Luhut agar SAL MBG tidak ditarik mencerminkan disiplin fiskal yang kuat.“Menolak permintaan LBP merupakan langkah yang sepenuhnya berada di ranah kewenangan Kementerian Keuangan. Keputusan ini menunjukkan Purbaya menjalankan tugasnya sesuai hukum dan visi fiskal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan anggaran yang maksimal,” pungkas Gumarang.