Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Antara)JAKARTA – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencabut Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 149 Tahun 2025 tentang program Rereongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu.Peneliti FITRA, Betta Anugrah menilai, program itu berpotensi menjadi pungutan terselubung meski diklaim sebagai gerakan gotong royong sukarela."FITRA merekomendasikan KDM atau Pemprov Jabar untuk mencabut kembali kebijakan/SE tersebut. Pemprov sebaiknya tidak menggunakan narasi solidaritas masyarakat sebagai substitusi APBD," kata Betta dalam keterangannya, Jumat, 10 Oktober.Melalui SE tersebut, masyarakat diajak menyisihkan uang seribu rupiah setiap hari untuk mendukung pembiayaan pendidikan dan kesehatan di Jawa Barat.Namun, Betta menilai semangat gotong royong dalam program ini justru berubah makna ketika dilembagakan melalui surat edaran resmi pemerintah daerah.FITRA menyoroti bahwa secara hukum, SE gubernur tidak bersifat mengikat bagi masyarakat maupun pihak swasta."Ketika disertai target nominal tertentu, kebijakan yang disebut sukarela ini berpotensi menjadi paksaan," ujar Betta.Paksaan tersebut, lanjutnya, bisa muncul di berbagai lapisan seperti sekolah, instansi pemerintah, atau lingkungan masyarakat jika ada target yang harus dipenuhi.Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan ketegangan sosial antara warga yang ikut dan tidak ikut berpartisipasi, serta membuka peluang stigma negatif terhadap yang tidak menyumbang.Selain itu, FITRA menilai kemampuan SDM dan tata kelola di tingkat bawah juga belum tentu siap mengelola dana publik yang dikumpulkan secara masif."Mekanisme pembiayaan lewat sumbangan masyarakat ini diragukan efektifitasnya. Belum lagi, timbul keraguan dari sejumlah masyarakat terkait penggunaannya. Jangan sampai sumbangan tersebut akhirnya untuk belanja yang tidak langsung menyentuh akar masalah; seperti biaya rapat, koordinasi dan transportasi," imbuh dia.