Ilustrasi TransJakarta. Foto: Iqbal Firdaus/kumparanPemprov DKI Jakarta memberikan sinyal kenaikan tarif TransJakarta pada tahun 2026. Kebijakan ini muncul di tengah tekanan fiskal daerah akibat penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, yang membuat subsidi untuk transportasi publik harus dievaluasi ulang.Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan bahwa kondisi keuangan TransJakarta saat ini sudah tidak seimbang. Berdasarkan data, rasio cost recovery atau kemampuan menutup biaya operasional dari pendapatan tiket kini hanya mencapai 14 persen.“Sehingga dibutuhkan penyesuaian tarif,” ujar Syafrin di Wisma Nusantara, Kamis (9/10).Kaji Nominal KenaikanDengan kondisi tersebut, Pemprov DKI tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian tarif, yang saat ini masih berada di angka Rp 3.500 per perjalanan.“Kita upayakan untuk disesuaikan tarifnya,” kata Syafrin.Saat ini, tarif Rp 3.500 dinilai sudah jauh di bawah nilai keekonomian layanan bus rapid transit (BRT) TransJakarta. Setiap kali warga membayar tiket, pemerintah daerah harus menanggung selisih biaya sebesar Rp 10.000-Rp 15.000 per penumpang melalui skema subsidi public service obligation (PSO).Dengan subsidi sebesar itu, beban APBD DKI untuk sektor transportasi terus meningkat, sementara ruang fiskal semakin terbatas akibat penyesuaian anggaran tahun depan.Pengendara berada di samping proyek pekerjaan pengembangan dan peningkatan ITS traffic light (intelligent traffic control system) di dekat Halte Transjakarta Jati Padang, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparanTransJakarta sendiri saat ini telah menjadi tulang punggung mobilitas warga ibu kota, melayani 244 rute dengan 14 koridor utama dan 8 tipe layanan. Di antaranya terdapat 51 rute BRT, 61 rute integrasi angkutan umum, 94 rute mikrotrans, 13 rute Royaltrans, 10 rute Transjabodetabek, hingga 19 rute ke kawasan rumah susun. Total panjang lintasan TransJakarta kini mencapai hampir 2.735 kilometer, mencakup jalur koridor dan non-koridor.Namun, besarnya jaringan layanan itu juga membuat biaya operasional semakin tinggi, mulai dari perawatan armada, gaji awak bus, hingga kebutuhan energi untuk kendaraan listrik yang mulai diperluas.Dengan kondisi keuangan daerah yang ketat, Dishub DKI bersama TransJakarta kini sedang menimbang opsi penyesuaian tarif untuk menekan beban subsidi tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Meski belum disebutkan nominal pastinya, arah kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa tarif Rp 3.500 kemungkinan akan segera dikaji ulang.Pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) untuk Jakarta menjadi Rp 11,15 triliun yang seharusnya Rp 26 triliun. Akibat pemangkasan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta turun dari Rp 95,35 triliun menjadi Rp 79,06 triliun.