Menko IPK AHY (Foto: Dok. VOI)JAKARTA - Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, sekitar 35 persen perusahaan logistik siap melakukan normalisasi kendaraan obesitas atau over dimension and now over loading (ODOL).Hasil tersebut berdasarkan studi atau survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).Menurut AHY, data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keselamatan transportasi serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah mewujudkan penertiban kendaraan bermuatan berlebih."Dan sebetulnya bagus, dari hasil survei ataupun studi yang dilakukan oleh BPS, per hari ini ada 35 persen dari pemilik usaha itu siap untuk melakukan normalisasi kendaraan," ucap AHY di kantor Kemenko IPK, Jakarta, dikutip Selasa, 7 Oktober.Meski begitu, AHY tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah perusahaan yang telah siap mengikuti aturan tersebut. Namun, dia menegaskan angka kesiapan 35 persen tersebut merupakan awal positif menuju penerapan kebijakan Zero ODOL secara nasional.AHY menilai, kesiapan badan usaha angkutan barang melakukan normalisasi kendaraan menjadi peluang positif bagi perekonomian nasional karena mendorong investasi baru di sektor transportasi barang dan industri karoseri.Dia menegaskan, normalisasi kendaraan bukan sekadar penyesuaian dimensi, melainkan juga langkah memperkuat tata kelola logistik nasional agar lebih efisien, aman dan mendukung daya saing industri domestik."Dari berapa bulan kami bekerja, sudah ada 35 persen yang menyatakan siap atau ingin melakukan normalisasi (truk ODOL). Apakah mengembalikan kepada kondisi awal atau investasi kendaraan baru," kata dia.Dari hulu ke hilir, kata AHY, seluruh rantai pasok logistik harus dikawal agar penertiban kendaraan tidak hanya dilakukan di jalan raya, tetapi juga di tahap pemberangkatan dan pengawasan karoseri.Dengan semakin banyak perusahaan siap menormalisasi kendaraan, dia optimistis, kebijakan Zero ODOL dapat diterapkan efektif sekaligus menghadirkan sistem logistik nasional lebih aman dan kompetitif."Oleh karena itu, tentu kami ingin memastikan semuanya ini harus dikawal hulu ke hilir. Bukan pada saat kejadian kecelakaan di jalan raya, tapi siapa yang memberangkatkan ini," tuturnya.