BorneoFlash.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kota Samarinda mulai mengakselerasi pengembangan desa wisata melalui peluncuran Program Sinergitas Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Kampung Tenun, Samarinda Seberang, pada Selasa (31/3/2026). Agenda yang berlangsung di Kantor Kelurahan Tenun, Jalan Pangeran Bendahara itu turut dirangkai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), peluncuran program pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pelaksanaan BIMA Etam seri ke-11. Inisiatif ini diarahkan sebagai strategi mendorong pemanfaatan potensi lokal agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan kolaboratif pentahelix, pemerintah menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam memperkuat desa wisata. Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili Staf Ahli Bidang III, Arief Murdiyatno, menekankan bahwa sinergi menjadi kunci utama dalam keberhasilan program tersebut. “Pengembangan desa wisata tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antar sektor agar hasilnya optimal dan berkelanjutan,” ujarnya. Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Kepala OJK Kaltim-Kaltara Misran Pasaribu, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Bayuadi Hardiyanto, serta Kepala Disporapar Samarinda Muslimin. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 38 Tahun 2025 tentang pengembangan desa wisata, sekaligus sejalan dengan visi pembangunan daerah berbasis JOSPOLL. “Kami mengarahkan agar masyarakat menjadi subjek utama dalam pembangunan, khususnya melalui pengembangan desa wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan,” katanya.Kampung Tenun dipilih sebagai lokasi peluncuran karena memiliki nilai historis yang kuat serta potensi ekonomi yang dinilai besar. Kawasan ini diyakini mampu berkembang menjadi destinasi unggulan yang memiliki daya saing hingga tingkat nasional maupun global. Dari sisi ekonomi, sektor pariwisata dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi alternatif penggerak pertumbuhan daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Bayuadi Hardiyanto, menyebutkan bahwa sektor ini dapat menjadi penyeimbang ketergantungan terhadap industri ekstraktif. “Pariwisata memiliki potensi yang signifikan karena tidak memerlukan investasi sebesar sektor industri. Modal dasarnya telah tersedia, sehingga yang diperlukan adalah pengelolaan dan pengembangan yang optimal,” ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka peluang meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke Samarinda, termasuk ke Kampung Tenun sebagai destinasi budaya. “Dengan hadirnya IKN, terdapat peluang besar bagi wisatawan untuk singgah di Samarinda. Hal ini harus dimanfaatkan, termasuk dengan memperkuat daya tarik Kampung Tenun,” tambahnya. Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pengembangan kawasan tersebut, mulai dari keterbatasan akses permodalan, pemasaran, hingga minimnya regenerasi perajin tenun dari kalangan muda. Sebagai langkah konkret, program BIMA Etam dihadirkan untuk memberikan dukungan berupa pembiayaan, edukasi, serta literasi keuangan bagi pelaku UMKM. Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 833 UMKM dengan total pembiayaan mencapai Rp16,97 miliar kepada 163 pelaku usaha. Dalam implementasinya, Pemprov Kaltim mengusung empat pilar utama, yakni penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dan aksesibilitas, serta penguatan digitalisasi dan promosi. Ke depan, kolaborasi ini akan diperluas dengan melibatkan 13 mitra strategis tambahan di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur guna mendorong pemerataan pengembangan desa wisata. Peluncuran program ini menjadi penanda upaya serius pemerintah dalam membangun sektor pariwisata yang lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat peran Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara. (*)