BorneoFlash.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana menegaskan kurikulum pendidikan kepolisian harus berbasis nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Ia menilai pendekatan ini penting untuk mencetak insan “Tribrata” yang profesional dan berintegritas.Ia menyebut Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri berperan strategis sebagai fondasi utama pembentukan kualitas SDM. Karena itu, ia mendorong Polri memulai transformasi menuju Polri Presisi dari sektor pendidikan.“Lemdiklat Polri harus menyelenggarakan sistem pelatihan yang tidak hanya administratif, tetapi juga menghasilkan lulusan berintegritas, profesional, dan memiliki sensitivitas sosial tinggi,” ujar Dede saat rapat dengan Lemdiklat Polri dan Gubernur Akpol di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.Selain itu, ia menekankan pentingnya internalisasi nilai HAM dan demokrasi dalam pola pikir serta perilaku peserta didik. Ia menilai langkah ini krusial karena publik terus menyoroti kinerja kepolisian, termasuk dalam penanganan kasus yang melibatkan Kapolres Sleman beberapa waktu lalu.Lebih lanjut, Dede mendorong Lemdiklat Polri memaparkan evaluasi rencana kerja selama satu tahun terakhir. Evaluasi tersebut mencakup program prioritas serta kebutuhan yang belum terpenuhi.Di sisi lain, Komisi III DPR RI ingin meninjau sistem pendidikan Polri secara menyeluruh. Komisi menilai Polri perlu merancang, mengembangkan, dan menjalankan sistem pendidikan yang mencakup jalur profesi, manajerial, akademis, dan vokasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM sekaligus memperkuat terwujudnya Polri Presisi. (*)