Foto diambil dari dokumentasi pribadi penulis saat mengikuti India AI Impact Summit 2026 di New Delhi, India.Refleksi dari AI Impact Summit 2026 di New Delhi: ketika ambisi geopolitik, kepentingan korporasi, dan simbol kekuasaan membayangi diskusi tentang AI safety dan demokrasi.Pagi itu saya berjalan melewati lobby hotel Le Méridien New Delhi dengan langkah yang agak terburu-buru. Di sepanjang koridor hotel, puluhan petugas keamanan berdiri berjajar—bukan hanya dari India, tetapi juga dari berbagai negara. Saya sempat mendengar seseorang menyebut delegasi dari Estonia, Prancis, Seychelles, dan beberapa negara lain. Saya tidak tahu pasti berapa banyak pasukan pengamanan yang hadir di sana. Tapi yang jelas, rasanya seperti berjalan di tengah konvoi kepala negara.Di luar hotel, New Delhi hidup dengan ritmenya sendiri. Di tengah ribuan suara klakson, di bawah terik matahari Delhi yang menyengat, kendaraan diplomatik berlalu-lalang menuju venue utama di Bharat Mandapam.Saya datang ke kota ini untuk menghadiri AI Impact Summit 2026, sebuah pertemuan global tentang kecerdasan artifisial yang untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh negara Selatan-Selatan. Saya datang mewakili Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial dan Teknologi untuk Demokrasi (PIKAT Demokrasi). Summit ini berlangsung pada 16–20 Februari 2026 dan mempertemukan lebih dari 100 negara, puluhan kepala negara, serta pemimpin perusahaan teknologi terbesar dunia.Sebagai perwakilan dari organisasi masyarakat sipil yang bekerja di isu demokrasi dan teknologi, saya datang dengan harapan sederhana: bahwa forum ini akan menjadi ruang dialog yang serius tentang masa depan AI—tentang keselamatan teknologi (safety), perlindungan data, dan dampaknya terhadap demokrasi.Namun, semakin lama saya berada di sana, semakin muncul satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiran saya; Summit ini sebenarnya untuk siapa?Narasi India dan Ambisi GeopolitikDokumentasi pribadi penulis.Sebagai tuan rumah, India jelas memanfaatkan summit ini untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan teknologi global. Pemerintah India mempromosikan visi negara tersebut sebagai pemain utama dalam perkembangan kecerdasan artifisial, bahkan menawarkan apa yang mereka sebut sebagai “jalan ketiga” dalam tata kelola AI—di luar dominasi Amerika Serikat dan China.Visi tersebut dibungkus dalam kerangka normatif yang cukup simbolik. India memperkenalkan tiga prinsip dasar yang disebut “Sutras”, yaitu People, Planet, dan Progress, yang menekankan bahwa pengembangan AI harus berorientasi pada manusia, selaras dengan keberlanjutan lingkungan, serta mendukung kemajuan ekonomi dan sosial secara inklusif.Untuk menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam agenda kebijakan, summit ini juga disusun melalui tujuh “Chakras” atau area prioritas kerja sama internasional, yaitu: Human Capital, Inclusion for Social Empowerment, Safe and Trusted AI, Science and Research, AI for Economic Growth and Enterprise, Democratising AI Resources, serta Resilience, Innovation, and Efficiency,Ambisi tersebut juga tercermin dalam berbagai pesan politik yang disampaikan selama summit. Pemerintah India menekankan potensi investasi besar dalam infrastruktur AI dan data center, sekaligus memperkuat kerja sama teknologi dengan perusahaan teknologi global.Namun, narasi ini juga menimbulkan kritik. Sejumlah pengamat menilai bahwa summit tersebut berfungsi tidak hanya sebagai forum kebijakan global, tetapi juga sebagai panggung promosi bagi ambisi teknologi India. Bahkan ada yang menyebut bahwa pertemuan tersebut lebih menyerupai pameran teknologi atau trade fair dibanding forum diplomasi global yang substantif.Dalam konteks ini, peran Global South sebagai kolektif yang seharusnya diperkuat justru tampak kurang menonjol. Alih-alih menjadi ruang solidaritas antar negara berkembang, summit ini pada akhirnya lebih banyak menampilkan kepentingan nasional India dalam kompetisi geopolitik teknologi global.Ketika Korporasi Menjadi Pusat PanggungSalah satu hal pertama yang saya lihat ketika memasuki area summit adalah pameran teknologi berskala besar. Booth-booth perusahaan berdiri megah di hampir setiap sudut ruang pameran. Logo-logo besar terpampang jelas: IBM, Google, Microsoft, Amazon. Para eksekutif teknologi global juga hadir di New Delhi minggu itu—dari CEO perusahaan AI hingga pemimpin perusahaan cloud terbesar dunia.Tidak hanya perusahaan teknologi, perusahaan konsultansi global juga ikut menampilkan solusi AI mereka. Deloitte, PwC, dan perusahaan sejenis memamerkan berbagai platform enterprise AI yang diklaim mampu membantu pemerintah maupun korporasi membuat keputusan berbasis data secara real-time.Sebagai peserta, saya tidak bisa menahan kesan bahwa panggung terbesar summit ini bukanlah ruang diskusi kebijakan, melainkan area pameran teknologi.Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Dengan lebih dari 300 exhibitor dari puluhan negara, summit ini memang dirancang sebagai ajang yang mempertemukan industri, investor, dan pemerintah dalam membangun ekosistem AI global.Namun di titik inilah pertanyaan mulai muncul. Jika forum ini seharusnya membahas tata kelola AI global, mengapa ruang terbesar justru diisi oleh demonstrasi teknologi dan peluang bisnis? Beberapa pengamat bahkan menilai bahwa summit ini lebih menyerupai trade fair teknologi dibanding forum kebijakan global yang mendalam tentang risiko AI dan tata kelolanya.Global South yang Tidak Benar-benar DidengarHarapan besar bahwa summit ini akan memperkuat suara Global South ternyata tidak sepenuhnya terwujud. Beberapa analisis menunjukkan bahwa meskipun retorika “Global South” sering disebut dalam berbagai sesi, mekanisme partisipasi yang nyata bagi masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi dari negara berkembang sangat terbatas.Bahkan, banyak diskusi yang tetap mengikuti pola lama dalam tata kelola teknologi global: fokus pada inovasi dan potensi ekonomi AI, sementara kebutuhan struktural negara berkembang—seperti kesenjangan infrastruktur digital, perlindungan data, atau dampak sosial AI—tidak mendapat perhatian yang memadai.Padahal, bagi banyak negara Global South, isu-isu tersebut jauh lebih mendesak daripada sekadar pengembangan model AI baru atau investasi teknologi. Tanpa membahas masalah struktural ini, diskursus AI global berisiko kembali mereproduksi ketimpangan yang sudah ada dalam ekonomi digital.AI Safety dan Demokrasi yang TerpinggirkanDokumentasi pribadi penulis.Masalah lain yang cukup mencolok adalah minimnya pembahasan serius mengenai AI safety dan dampak AI terhadap demokrasi. Seiring berkembangnya teknologi AI, berbagai penelitian dan organisasi hak asasi manusia telah memperingatkan bahwa AI dapat memperkuat praktik pengawasan massal, diskriminasi algoritmik, dan konsentrasi kekuasaan digital.Beberapa kelompok masyarakat sipil bahkan menilai bahwa retorika summit tentang “AI for good” tidak sejalan dengan realitas penggunaan AI di banyak negara, termasuk di India sendiri. AI telah digunakan dalam berbagai sistem yang memperkuat kontrol negara dan perusahaan terhadap masyarakat, sementara ruang sipil semakin menyempit. Selain itu, narasi “AI for social good” juga mendapat kritik karena berpotensi menormalisasi eksperimen teknologi terhadap kelompok masyarakat paling rentan—seperti penggunaan data warga miskin dalam proyek teknologi tanpa perlindungan yang memadai.Dalam konteks demokrasi, isu-isu seperti disinformasi berbasis AI, manipulasi opini publik, serta penggunaan AI dalam pengawasan politik tidak mendapat perhatian yang cukup mendalam. Padahal, bagi banyak negara—terutama demokrasi yang masih berkembang—tantangan tersebut sangat nyata dan mendesak.Selain itu, ada satu hal ‘trivial’ yang terus saya perhatikan selama berada di New Delhi: wajah Narendra Modi. Poster dan banner bergambar sang perdana menteri terlihat di banyak ruang publik kota—di jalan menuju venue summit, di layar digital, bahkan di beberapa ruang acara.Secara sekilas hal ini mungkin tampak biasa dalam politik modern. Namun dalam perspektif semiotik kekuasaan, kehadiran wajah pemimpin yang begitu dominan di ruang publik seringkali berfungsi sebagai simbol politik yang lebih dalam. Dalam banyak rezim populis maupun otoritarian, visualisasi wajah pemimpin menjadi bagian dari produksi legitimasi politik—menciptakan asosiasi antara negara, pembangunan, dan figur tunggal yang mempersonifikasikan kekuasaan.Fenomena ini sering dikaitkan dengan apa yang oleh ilmuwan politik disebut sebagai “cult of personality,” yaitu upaya sistematis untuk membangun citra pemimpin sebagai figur sentral yang hampir tak terpisahkan dari negara dan kebijakan publik. Dalam konteks India, sejumlah pengamat bahkan mencatat bagaimana citra Narendra Modi kerap dilekatkan pada berbagai program pemerintah dan muncul secara luas dalam materi publik negara, memperkuat personalisasi kekuasaan dalam politik nasional.Bagi saya, pemandangan ini terasa agak paradoksal. Di satu sisi, summit ini membicarakan masa depan teknologi, tata kelola global, dan nilai-nilai demokrasi dalam pengembangan AI. Namun di sisi lain, lanskap visual kota justru menampilkan simbol politik yang mengingatkan pada pola klasik personalisasi kekuasaan—sesuatu yang dalam banyak konteks justru menjadi ciri khas rezim yang semakin menjauh dari demokrasi institusional menuju politik yang berpusat pada figur pemimpin.Antara Harapan dan KenyataanTentu saja, AI Impact Summit 2026 bukan tanpa nilai. Pertemuan ini berhasil mempertemukan pemerintah, perusahaan teknologi, peneliti, dan masyarakat sipil dari berbagai negara. Forum seperti ini tetap penting sebagai ruang dialog global tentang masa depan AI.Namun, jika tujuan utamanya adalah menciptakan tata kelola AI yang lebih adil dan inklusif, maka masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.Pertama, diskursus AI global harus benar-benar membuka ruang bagi perspektif Global South, bukan hanya menjadikannya sebagai simbol retorika. Kedua, isu-isu mendasar seperti perlindungan data, dampak AI terhadap demokrasi, dan ketimpangan digital harus menjadi bagian utama dari agenda global AI governance. Ketiga, forum seperti ini perlu menghasilkan komitmen yang lebih konkret, bukan sekadar deklarasi yang tidak mengikat. Tanpa perubahan tersebut, summit seperti ini berisiko hanya menjadi panggung bagi negara dan perusahaan teknologi besar untuk mempromosikan agenda mereka sendiri.Kedepannya, summit ini juga harus berbicara tentang kekuasaan dan relasi kuasanya. Tentang siapa yang mengontrol teknologi. Tentang siapa yang menulis aturan mainnya. Dan tentang siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari majunya teknologi ini.