Anggota TNI mengusung peti jenazah Praka Anumerta Sirwandi M. Sahidillah yang tiba di Lombok International Airport di Praya, Lombok Tengah, NTB, Senin (19/8). Foto: ANTARA FOTO/Ahmad SubaidiGugurnya Praka Anumerta Farizal Rhomadhon (Praka Farizal) dalam misi perdamaian di Lebanon mesti dipahami lebih dari sekadar insiden operasional. Ia adalah indikator kegagalan dalam memastikan keterkaitan antara keputusan diplomatik dan keamanan riil di lapangan.Farizal bertugas di bawah mandat United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) untuk menjaga stabilitas, bukan menjadi bagian dari eskalasi konflik. Tiga personel lain juga terluka. Dukacita saja tidak cukup tanpa koreksi kebijakan.Terdapat pertanyaan yang harusnya paling dulu mengemuka: Apakah keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) memberikan dampak konkret terhadap keselamatan pasukan? Fakta di lapangan menunjukkan tidak.Indonesia berada dalam forum bersama aktor-aktor utama seperti Amerika Serikat dan Israel, tetapi posisi itu tidak menghasilkan efek penangkal (deterrence). Serangan tetap terjadi, bahkan terhadap pasukan yang secara hukum internasional seharusnya dilindungi.Ilustrasi Pasukan Garuda TNI untuk misi perdamaian dunia. Foto: Generated by AIDalam format kebijakan luar negeri yang rasional, keterlibatan dalam suatu forum harus memenuhi setidaknya dua syarat: meningkatkan posisi tawar (leverage) dan mengurangi risiko strategis. BoP tidak memenuhi keduanya. Tidak ada bukti bahwa forum ini meningkatkan akses Indonesia terhadap mekanisme perlindungan tambahan, intelijen operasional, atau jaminan keamanan yang lebih kuat bagi pasukan di wilayah konflik. Dengan kata lain, BoP tidak menghasilkan security dividend.Sebaliknya, ada potensi biaya strategis. Keterlibatan dalam BoP menempatkan Indonesia dalam satu konfigurasi dengan negara-negara yang memiliki kepentingan langsung dalam konflik. Ini membuka ruang bagi mispersepsi terhadap posisi Indonesia yang selama ini dikenal bebas-aktif.Dalam konteks konflik bersenjata, persepsi tidak semata menjadi isu diplomatik, ia bisa mempengaruhi perilaku aktor di lapangan, termasuk dalam menentukan target atau sikap terhadap pasukan penjaga perdamaian.Bila ditarik lebih jauh, masalah ini berpangkat pada soal konsistensi kebijakan. Indonesia mengirim pasukan melalui mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbasis netralitas dan legitimasi internasional. Namun di saat yang sama, Indonesia terlibat dalam forum yang tidak memiliki mandat operasional langsung dan tidak memberikan perlindungan tambahan. Ini menciptakan tumpang tindih kebijakan tanpa nilai tambah yang jelas.Anggota TNI mengusung peti jenazah Praka Anumerta Sirwandi M. Sahidillah yang tiba di Lombok International Airport di Praya, Lombok Tengah, NTB, Senin (19/8). Foto: ANTARA FOTO/Ahmad SubaidiDalam kondisi demikian, sangat rasional untuk tidak memperluas keterlibatan, justru lebih menyederhanakan dan memfokuskan. Indonesia tetap perlu aktif dalam misi perdamaian dunia, tetapi melalui kanal yang memberikan manfaat konkret dan terukur. PBB, dengan segala keterbatasannya, masih menyediakan kerangka hukum, aturan keterlibatan, dan mekanisme koordinasi yang lebih jelas dibanding forum non-mandat seperti BoP.Ada juga dimensi akuntabilitas. Negara bertanggung jawab atas setiap risiko yang ditanggung prajuritnya. Jika suatu kebijakan tidak memberikan manfaat yang sebanding dengan risiko tersebut, mempertahankannya berarti menerima risiko tanpa justifikasi yang kuat. Dalam konteks ini, keluar dari BoP adalah langkah untuk mengurangi eksposur risiko yang tidak perlu.Karena itu, rekomendasi untuk keluar dari Board of Peace jangan lagi dipandang sebagai reaksi emosional, tetapi kesimpulan logis dari evaluasi berbasis fakta. Tujuannya tidak mengurangi peran Indonesia di tingkat global, tetapi memastikan bahwa setiap keterlibatan internasional memberikan strategic value yang jelas, terutama dalam aspek perlindungan personel.Gugurnya Farizal Rhomadhon harus menjadi titik evaluasi. Kebijakan luar negeri jangan hanya diukur dari eksistensi dan kehadiran dalam forum, tetapi juga dari dampaknya terhadap kepentingan nasional, termasuk keselamatan prajurit. Jika sebuah forum tidak memberikan manfaat nyata dalam hal tersebut, keluar darinya adalah keputusan yang bijak, rasional, tepat, dan bertanggung jawab.