Sejumlah kendaraan antre mengisi BBM di salah satu SPBU di Jakarta, Selasa (31/3/2026). Foto: Jamal Ramadhan/kumparanDirektur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai kebijakan “8 transformasi budaya kerja dan hemat energi” yang baru saja diumumkan pemerintah tak cuma upaya teknis penghematan energi, tapi jadi reposisi mendasar agar masyarakat terdorong menjalani gaya hidup lebih sehat dan bijaksana. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan keniscayaan yang harus diambil pemerintah dalam situasi global saat ini demi menjaga kepentingan nasional.“Kebijakan transformasi budaya kerja dan hemat energi adalah suatu keniscayaan yang harus diambil pemerintah. Dan ini adalah langkah yang positif karena bisa menghemat 20 persen penggunaan energi di dalam negeri serta mendorong masyarakat untuk hidup lebih sehat dan bijaksana,” ujar Iwan Setiawan, Rabu (1/4).Salah satu poin kebijakan ini yaitu penerapan aturan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) satu hari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang juga diimbau untuk diikuti oleh sektor swasta. Iwan berpendapat langkah ini adalah jawaban atas tuntutan zaman.Selain menghemat energi, satu hari tanpa komuter memberikan ruang bagi masyarakat untuk memiliki kualitas waktu yang lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas saat mereka kembali bekerja di kantor.“Fleksibilitas kerja terbukti mampu menurunkan tingkat stres akibat kemacetan, meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja (work-life balance), dan secara mekanis mengurangi beban emisi kendaraan di jam puncak,” katanya.Poin krusial lain yaitu kebijakan B50 yang mengatur pengisian BBM wajar bagi mobil pribadi sebanyak 50 liter per hari. Aturan ini menjadi kendali agar konsumsi energi berjalan adil dan tepat sasaran.Seorang pegawai pemerintah menggunakan sepeda saat berangkat kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/4/2026). Foto: Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTOBertalian dengan itu, di tengah dinamika global yang menyebabkan fluktuasi harga energi dunia, pemerintah menunjukkan political will yang kuat dengan mengambil keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi. Iwan berpendapat ini adalah wujud nyata kepedulian negara dalam melindungi daya beli masyarakat.“Sejauh ini Indonesia adalah negara yang masih stabil dari segi kecukupan dan harga energi dibandingkan negara-negara lain. Ini merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintahan,” ucap Iwan.Iwan mengatakan pemerintah menyadari bahwa energi adalah urat nadi ekonomi. Dengan menjaga stabilitas harga di hulu, pemerintah sedang memasang bantalan ekonomi agar inflasi tetap terkendali dan beban hidup rumah tangga tidak semakin berat.“Ini adalah komitmen untuk memastikan bahwa transisi energi tidak dilakukan dengan cara yang membebani rakyat, melainkan dengan cara yang melindungi dan menopang kesejahteraan nasional,” tuturnya.Iwan pun menegaskan kebijakan transformasi budaya kerja dan hemat energi adalah investasi jangka panjang untuk Indonesia. Kendati begitu, ia mengatakan kebijakan ini harus dibarengi dengan penguatan jaring pengaman sosial.“Bagi masyarakat yang infrastruktur transportasi publiknya belum mapan, pemerintah menyiapkan skema transisi yang adil. Pengawasan ketat di lapangan juga diperlukan agar kebijakan pembatasan BBM dan pengaturan kerja ini tetap menjaga produktivitas rakyat di level yang optimal,” kata dia.