JPNN.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sudah meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah itu tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik kategori penuh waktu maupun paruh waktu.