Soal Batalyon TP, DPR: Boleh Bantu Pangan, Tapi Tak Boleh Ubah Struktur TNI

Wait 5 sec.

Ilustrasi Tentara Nasional Indonesia TNI (ANTARA)JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menanggapi rencana Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Mabes TNI yang akan membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (TP). Pada prinsipnya, menurut Hasanuddin, langkah pemerintah tersebut wajar-wajar saja selama masih berada dalam koridor perundang-undangan.“Sesuai pasal 7 ayat 2 UU TNI yang berupa Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI memang memiliki tugas tambahan di luar operasi tempur, termasuk membantu pemerintah daerah. Jadi, TNI sah saja membantu sektor-sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dll yang butuh dukungan tenaga dan teknis TNI,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Kamis, 20 November.Kendati demikian, TB Hasanuddin menegaskan, ada beberapa hal yang perlu dikritisi dan diperhatikan secara serius. Menurutnya, seluruh satuan TNI tetap harus berada dalam struktur organisasi TNI yang baku, yaitu berdasarkan TOP (Tabel Organisasi dan Perlengkapan) standar.“Tupoksi TNI yang sesungguhnya adalah pertahanan. Maka organisasinya pun harus tetap organisasi pertahanan," tegasnya."Brigade dan batalyon harus tetap brigade dan batalyon tempur, bukan berubah menjadi batalyon dengan kompi pertanian, kompi peternakan, kompi perikanan, dan kompi konstruksi,” sambung Mayjen Purnawirawan TNI itu.Legislator PDIP dari Dapil Jawa Barat itu pun menambahkan, TNI boleh menjadi perbantuan untuk ketahanan pangan, asalkan tidak merubah struktur organisasi yang berjalan.“Kalau TNI mau membantu, ya membantu saja. Tidak perlu mengubah struktur. Biarkan organisasi TNI tetap sesuai fungsinya sebagai alat pertahanan negara,” pungkas Hasanuddin.Diketahui, pemerintah menargetkan pembangunan 500 batalyon teritorial pembangunan dalam lima tahun di seluruh Indonesia. Setiap tahun, bakal ada 100 batalyon pembangunan yang dibentuk.Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan batalyon teritorial pembangunan akan mendukung program-program pemerintah. Sejauh ini, sudah ada 100 batalyon yang terbentuk."Kementerian Pertahanan dan TNI memastikan bahwa Batalyon Teritorial Pembangunan akan mendukung program hilirisasi. Mengamankan program hilirisasi dan juga mengamankan program swasembada," kata Sjafrie.Dalam struktur batalyon teritorial batalyon terdapat kompi kesehatan. Keberadaan kompi kesehatan dinilai menjadi krusial sebagai bentuk kesiapan menghadapi ancaman biosecurity di masa depan.