Pemungutan suara resolusi DK PBB mengenai Gaza. (Twitter/UN News)JAKARTA - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui rancangan resolusi mengenai Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang diusung Amerika SerikatSebanyak 13 negara anggota DK PBB menyetujui rancangan resolusi ini. Sementara, dua negara anggota lainnya abstain, dikutip dari unggahan UN News di media sosial X, Selasa 18 November.Resolusi yang diadopsi ini mengesahkan Dewan Perdamaian dan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, sebagai bagian dari rencana AS.Dua negara yang abstain yakni Rusia, yang pekan lalu sempat mengedarkan rancangan resolusi tandingan, serta China, seperti mengutip Associated Press.Dewan Perdamaian yang belum dibentuk nantinya akan berperan sebagai otoritas transisi yang dipimpin Presiden Trump. Sementara, ISF dengan resolusi ini dikatakan mendapat mandat yang termasuk untuk mengawasi perbatasan, menjaga keamanan dan mendemiliterisasi wilayah kantong Palestina itu.#BREAKING UN Security Council ADOPTS resolution authorizing a Board of Peace and an International Stabilization Force in #Gaza, as outlined in a United States “Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict”. VOTE RESULT: In favor: 13 Against: 0 Abstain: 2 pic.twitter.com/mMFeePRfdh— UN News (@UN_News_Centre) November 17, 2025Seiring pasukan internasional membangun kendali dan menciptakan stabilitas, resolusi tersebut menyatakan bahwa pasukan Israel akan mundur dari Gaza "berdasarkan standar, tonggak sejarah, dan kerangka waktu yang terkait dengan demiliterisasi." Hal-hal ini harus disetujui oleh pasukan stabilisasi, pasukan Israel, AS, dan para penjamin gencatan senjata, demikian bunyi resolusi tersebut.Otoritasi untuk Dewan Perdamaian maupun ISF dikatakan berlaku selama dua tahun hingga akhir 2027 mendatang.Selama hampir dua minggu negosiasi resolusi AS, negara-negara Arab dan Palestina telah mendesak Amerika Serikat untuk memperkuat pernyataan awal yang lemah tentang penentuan nasib sendiri Palestina.AS merevisinya dengan menyatakan setelah Otoritas Palestina — yang sekarang memerintah sebagian Tepi Barat — melakukan reformasi dan setelah pembangunan kembali Jalur Gaza yang hancur, "kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina.""Amerika Serikat akan membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik bagi koeksistensi yang damai dan sejahtera," tambahnya.Ini membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu marah, yang telah bersumpah untuk menentang segala upaya pembentukan negara Palestina.Duta Besar AS Mike Waltz menyebut resolusi tersebut bersejarah dan konstruktif, memulai arah baru di Timur Tengah."Resolusi hari ini merupakan langkah penting lainnya menuju Gaza yang stabil dan makmur, serta lingkungan yang memungkinkan Israel hidup dengan aman," ujarnya.Waltz menekankan bahwa resolusi ini "baru permulaan."Kunci dari adopsi resolusi tersebut adalah dukungan dari negara-negara Arab dan Muslim yang mendorong gencatan senjata dan berpotensi berkontribusi pada kekuatan internasional. Misi AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mendistribusikan pernyataan bersama pada Hari Jumat dengan Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, Yordania, dan Turki yang menyerukan "pengadopsian cepat" proposal AS.Sebagai pembanding, Rusia pekan lalu mengedarkan proposal tandingan dengan bahasa yang lebih tegas, yang mendukung Negara Palestina berdampingan dengan Israel, menekankan Tepi Barat dan Gaza harus disatukan sebagai negara di bawah Otoritas Palestina.Rusia juga menghapus referensi Dewan Transisi dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menyediakan opsi bagi pasukan internasional untuk menjaga keamanan di Gaza dan untuk melaksanakan rencana gencatan senjata, sekaligus menekankan pentingnya peran Dewan Keamanan.