Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Bandung. ANTARA/Ricky PrayogaBANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) di pemerintahan setempat tidak masuk kantor saat hari ulang tahun ibu kandungnya, sebagai penghargaan pada nilai-nilai keluarga.Dedi Mulyadi menegaskan kebijakan ini bukan sekadar kelonggaran kerja, melainkan upaya menyuntikkan sisi humanisme ke dalam sistem pemerintahan yang selama ini terpaku pada formalitas presensi, sehingga diharapkan jadi fondasi kesehatan mental dan produktivitas abdi negara."Saya memberikan ruang bagi ASN, ketika ibunya ulang tahun, boleh tidak masuk kantor. Ini bentuk penghargaan terhadap nilai keluarga. Digitalisasi memberikan ruang luwes bagi ASN untuk tetap produktif tanpa kehilangan perannya dalam keluarga," kata Dedi dilansir ANTARA, Rabu, 19 November.Dedi menekankan, di era digital, paradigma "rajin ke kantor" tidak lagi relevan sebagai tolak ukur tunggal kinerja. Ia mendorong mekanisme bekerja dari rumah (WFH) yang terukur dari kualitas perencanaan dan capaian output, bukan durasi duduk di meja kerja.Langkah ini, sekaligus menjadi strategi efisiensi anggaran daerah. Pengurangan kepadatan kantor secara signifikan menekan beban biaya listrik, air, penggunaan internet, hingga bahan bakar kendaraan dinas."Jangan terlalu banyak orang di kantor jika tidak produktif. Kinerja ASN itu soal kualitas output. Saya sendiri jarang di kantor, lebih banyak keliling mengeksekusi masalah," katanya.Dalam kebijakan tersebut, Dedi memastikan prinsip keadilan tetap terjaga. Ketika pegawai administratif mendapatkan fleksibilitas waktu dan kedekatan keluarga, pegawai teknis yang bertaruh nyawa di lapangan, akan mendapatkan kompensasi finansial yang setimpal.Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, menyiapkan skema kenaikan tunjangan khusus bagi ASN dengan risiko kerja tinggi, seperti pengawas penutupan tambang ilegal, serta petugas monitoring jembatan dan irigasi."Saya berkomitmen, bagi pegawai lapangan yang penuh risiko, ada ancaman, mengawasi konstruksi berat, saya akan meningkatkan tunjangan mereka," ujarnya.Gubernur telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Herman Suryatman dan Kepala BKD Dedi Supandi untuk menuangkan visi humanis dan efisiensi ini ke dalam regulasi teknis yang mengikat, guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meski dengan pola kerja yang lebih cair.