Ilustrasi Peta Amerika Serikat. Foto: Victor Soares/ShutterstockKetika menilik sistem politik dan pemerintahan di AS, selalu tampak menarik. Bagaimana tidak, AS adalah pelopor sistem presidensial yang akhirnya diikuti oleh sebagian besar negara-negara di dunia saat ini. Di Indonesia, kita melihat sistem presidensial yang cenderung memposisikan Presiden sebagai posisi tertinggi di republik ini. Padahal, Indonesia memberlakukan adanya pembagian kekuasaan antara kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Alih-alih 'pemisahan kekuasaan', penggunaan istilah 'pembagian kekuasaan' rasa-rasanya lebih sesuai jika dilihat dari kondisi aktual di Indonesia yang masing-masing kekuasaan juga memiliki porsi wewenangan dari kekuasaan lainnya meski dalam porsi yang lebih kecil.Berbeda dengan yang ada di AS, istilah 'pemisahan kekuasaan' lebih sesuai disematkan pada penyelenggaraan pemerintahnya. Praktik checks and balances-nya sangat mencolok di berbagai aspek. Hal ini tentunya juga merupakan implikasi dari adanya sistem dwipartai, yang mana hanya ada dua partai dominan dalam kursi kongres dan juga yang bersaing menduduki posisi pemerintahan, khususnya pemerintahan federal. Checks and balances begitu terjaga dalam konstitusi AS guna untuk menciptakan stabililitas sistem demokrasi yang ada.43 Hari Government ShutdownTerdapat situasi unik dalam pemerintahan AS, yaitu Shutdown, di mana pemerintah mengalami kebuntuan politik yang berujung pada berhentinya atau tidak optimalnya operasional sebagian besar peran dan fungsi pemerintahan federal AS di bawah presidensi Donald J. Trump baru saja mengalami masa shutdown terlama sejak hampir setengah abad terakhir, yaitu 43 hari mulai dari tanggal 1 Oktober hingga 12 November 2025. Kebuntuan ini dipicu oleh gagal nya kongres menyetujui anggaran tahun fiskal 2026. Namun, secara lebih jelas, beberapa faktor yang mengakibatkan hal ini terjadi antara lain: Perdebatan alokasi anggaran sosial dan kesehatan antara Partai Demokrat dan Partai Republik;Terdapat perpecahan di tubuh Partai Republik yang mengakibatkan usulan Partai Republik tidak konkret, padahal Partai Republik mendominasi kongres AS;Adanya mekanisme taktik Senat yang disebut Filibuster untuk menunda atau memblokir proses voting pengesahan RUU yang teknisnya adalah senator atau sekelompok senator berbicara di hadapan dewan selama berjam-jam atau sepanjang malam;HoR* tidak berupaya untuk mencari jalan keluar sesegera mungkin, karena mereka menghentikan semua proses sidang legislasi selama dua pekan setelah mengesahkan RAPBN sementara atau yang disebut 'clean bill';Usulan Trump untuk menghapus mekanisme Filibuster menciptakan ketegangan politik setelah ditolak oleh Sen. John Thune sebagai Pemimpin Partai Mayoritas Senat yang juga berasal dari Partai Republik.*House of Representative (Penulis lebih memilih menyingkat istilah asli daripada mengalihbahasakannya menjadi DPR karena faktor urgensi terminologi)Indonesia Punya Mekanisme BerbedaKebuntuan dalam proses legislasi pengesahan RAPBN mungkin saja terjadi, tetapi telah ada mekanisme khusus sebagai jalan keluarnya, yaitu memberlakukan UU APBN yang telah berlaku pada tahun sebelumnya untuk digunakan kembali untuk satu tahun berikutnya. Sehingga, kebuntuan semacam government shutdown tidak mungkin terjadi.Hal ini tentu sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi:Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.DPR juga berhak membahas dan mengusulkan adanya perubahan RAPBN serta melakukan pengambilan keputusan maksimal dua bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai.Selain itu, konstitusi Indonesia memungkinkan adanya penyesuaian dan perubahan APBN yang telah disahkan dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan di Indonesia seperti perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN; perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan sebagaimana indikator-indikator tersebut sesuai dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Pada akhirnya, didukung pula oleh Pasal 27 ayat (5) dalam UU yang sama, yang berbunyi:Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.Shutdown dalam Konstitusi ASBritannica menyebut bahwa government shutdown adalah istilah yang umum digunakan di Amerika Serikat sebagai bentuk penghentian paksa sebagian besar operasi dan layanan non-esensial yang tidak dianggap perlu karena tidak menyangkut pelindungan keamanan nasional, kesehatan publik, keselamatan publik, atau properti yang dilakukan oleh berbagai departemen dan lembaga federal karena diakibatkan oleh kurangnya anggaran. Situasi ini merupakan dampak ketika RAPBN yang diusulkan oleh pemerintahan federal tidak disetujui oleh kongres.Konstitusi AS (U.S.C.) sebagai dasar hukum pelbagai situasi pemerintah dan politik mengatur hal ini dalam Antideficiency Act (31 U.S.C. §§ 1341-42, 1349-51, 1511-19). Undang-undang federal tersebut mewajibkan pemerintah hanya dapat melakukan pengeluaran anggaran dalam jumlah yang telah disetujui oleh Kongres.AS telah mengatur mekanisme dan proses anggaran federal dalam Konstitusi AS (U.S.C.), khususnya Article I Section 9 (Appropriations Clause) yang menyatakan:No Money shall be drawn from the Treasury, but in Consequence of Appropriations made by Law (Tidak ada Uang yang boleh ditarik dari Kas Negara, kecuali sebagai Akibat Anggaran yang dibuat oleh Undang-Undang).Untuk mencegah lumpuhnya pemerintahan federal secara penuh, kongres dapat mengesahkan continuing resolution (CR) atau clean bill atau clean CR yang memungkinkan operasi pemerintah tetap berjalan untuk periode terbatas selama proses negosiasi anggaran berlangsung. Hal ini tentu memberikan dampak kepada pelbagai sektor pemerintahan. Karena tidak adanya ketentuan sebagaimana yang ada di Indonesia, langkah sementara ini sangat penting bagi AS.Tidak disetujuinya RAPBN di hadapan kongres menandakan anggaran untuk pemerintahan federal sebelumnya telah berakhir dan sedang tidak diperpanjang. Pada akhirnya pemerintahan federal wajib menghentikan operasionalnya, dalam hal ini maka disebut 'shutdown'. Tentunya terdapat pengecualian pada sektor esensial tertentu.Namun, 'shutdown' ini dapat bersifat parsial atau penuh, tergantung pada berapa banyak RAPBN (appropriation bills) yang disetujui dan ditolak. Perlu diketahui bahwa RAPBN di AS berbeda dengan yang ada di Indonesia. Terdapat 12 RAPBN yang diusulkan kepada kongres untuk disetujui dan disahkan. Pemisahan UU Anggaran dalam 12 RAPBN didasarkan pada bidangnya, berbeda dengan Indonesia yang terangkum secara penuh dalam satu undang-undang saja. Ketika beberapa RAPBN ditolak, maka perlu adanya mekanisme continuing resolution (CR) atau clean bill atau clean CR sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.Shutdown 43 Hari, Dampaknya Nyaris Seperti Era PandemiKongres akhirnya menyetujui dan mengesahkan RAPBN yang kemudian ditandatangani oleh Trump. Tidak sampai di situ, shutdown selama 43 hari ternyata menimbulkan kerugian besar bagi perekonomian AS.Secara jangka pendek, sekitar 700.000 pegawai pemerintah dirumahkan, bahkan sebagian besar khawatir akan kehilangan pekerjaannya. Indeks Sentimen Konsumen bahkan mendekati rekor terendah, serupa dengan dampak era pandemi pada tahun 2022 lalu. Hal ini tentu berdampak negatif pada sektor ritel.Aktivitas pariwisata juga mengalami penurunan karena taman dan monumen ditutup, jadwal penerbangan dikurangi karena berkurangnya ATC, yang akhirnya berdampak pada kerugian yang dialami oleh kota-kota wisata seperti Washington DC dan Hawaii. Kerugian yang menimpa industri perjalanan diperkirakan mencapai US$1 miliar per minggu atau lebih dari Rp16,7 miliar.Secara jangka panjang, Kantor Anggaran Kongres (Congressional Budget Office) memperkirakan kerugian yang dialami PDB AS sekitar $7 hingga $14 miliar karena hilangnya produktivitas. Kepercayaan internasional terhadap AS juga pastinya mengalami penurunan, kemudian berimplikasi pada memperburuk posisi AS sebagai pemimpin ekonomi global di tengah persaingannya dengan Tiongkok.Dampak shutdown ini sebenarnya tidak merata di masyarakat. Masyarakat yang berpendapatan rendah adalah yang paling terdampak, sehingga mereka bergantung pada Program Bantuan Nutrisi Tambahan (The Supplemental Nutrition Assistance Program) di samping ketidakpastian pendanaan kupon makanan. Orang kulit hitam juga lebih terdampak karena proporsi mereka dalam angkatan kerja federal yang lebih tinggi.Negara bagian dengan pegawai federal (sejenis PNS/ASN) terbanyak seperti California, Washington DC, Virginia, dan Hawaii mengalami dampak yang cukup berat. Hawaii, khususnya, terdampak karena persentase penduduk yang bekerja di sektor federal dan nirlaba terkait cukup tinggi.Situasi ekonomi yang memburuk karena adanya perang tarif dan inflasi harga kebutuhan pokok memperparah dampak shutdown. Pada akhirnya, menyulitkan tugas The Fed dalam menjaga keseimbangan lapangan kerja dan kestabilan harga ekonomi AS. Secara keseluruhan, shutdown ini menjadi peringatan akan risiko politisasi anggaran yang membawa dampak luas bagi ekonomi dan masyarakat AS.Checks and Balances, Kerugian Ekonomi, dan Permainan PolitikFenomena ini sangat unik dalam perspektif politik dan pemerintahan, tetapi dibenci oleh sebagian besar ekonom dan sektor-sektor lain yang terdampak. Muncul pertanyaan:Mengapa Amerika Serikat masih mau mempertahankan prosedur konstitusional ini?Pemisahan kekuasaan pada mulanya memang diadakan untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari kesewenang-wenangan salah satu entitas saja. Kemudian, muncullah prinsip checks and balances pada masing-masing cabang kekuasaan. Menurut Montesquieu, pemisahan ini penting untuk mencegah tirani dan memastikan kebebasan rakyat dengan mekanisme saling mengawasi. Sedangkan, John Locke lebih memandang pemisahan kekuasaan sebagai cara melindungi hak milik dan kebebasan, dengan legislatif sebagai cabang utama yang mengatur hukum, dan eksekutif yang melaksanakan hukum tersebut untuk mencegah kesewenang-wenangan.Pemisahan kekuasaan dan bagaimana konstitusi mempertahankan mekanisme checks and balances antarkekuasaan cukup efektif di AS yang dapat dilihat dari sistem pemilu, wewenang lembaga, dan pelbagai mekanisme prosedural yang menurut kita 'nyeleneh'.Government shutdown adalah salah satu konsekuensi dari prosedur checks and balances yang menuntut eksekutif untuk tidak sewenang-wenang menggunakan anggaran publik. Ketika RAPBN ditolak, maka tidak ada jalan keluar selain mengesahkan continuing resolution (CR) sembari melakukan konsolidasi, lobi-lobi, kompromi, dan negosiasi dengan HoR dan Senat. Hal tersebut tentu untuk menyelaraskan tujuan yang semata-mata untuk keberlangsungan pemerintahan dan rakyat itu sendiri.Tetapi, shutdown ini dapat diperparah oleh sistem dwipartai yang ada. Ketika hanya ada dua partai besar yang menguasai dinamika politik dan pemerintahan, maka celah polarisasi yang timbul akan sangat besar. Konstitusi AS memungkinkan kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh partai yang berbeda. Rakyat AS juga dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja partai tertentu dalam legislatif dan eksekutif melalui mid-term election yang diselenggaran di pertengahan masa jabatan presiden untuk memilih anggota HoR, sehingga memungkinkan dominasi partai dalam HoR dapat berubah.Untuk mendapatkan persetujuan sah, AS memberlakukan ketentuan simple majority yang mana RUU dapat disahkan apabila berhasil mendapatkan persetujuan dari 50%+1 suara. Namun, setidaknya membutuhkan 2/3 total suara di Senat untuk menghindari akal-akalan 'Filibuster' dari para senator.HoR dan Senat didominasi oleh Partai Republik, di mana Partai Republik memiliki 220 kursi HoR dan 53 kursi Senat. Sementara Partai Demokrasi memiliki 215 kursi HoR dan 45 kursi Senat. Namun, modal politik berdasarkan latar belakang kepartaian ini ternyata belum mampu memastikan setiap RUU yang diajukan otomatis dapat secara langsung disetujui dan diberlakukan. Lucunya, Trump menuding Partai Demokratlah yang telah melakukan shutdown terhadap pemerintahannya, alih-alih menyadari bahwa internal partainya lah yang terpecah.Shutdown Timer. Sumber: www.whitehouse.gov/government-shutdown-clock/Ketika RUU yang diajukan memang tidak menguntungkan, setuju atau tidak setuju bukan lagi perkara 'legislator dan senator berasal dari partai apa', melainkan menyangkut naluri alamiah yang memang seharusnya ada di dalam hati dan akal setiap pejabat dan pelayan publik.Seperti halnya ketika Trump meminta Partai Republik menyingkirkan mekanisme Filibuster agar shutdown segera usai, kongres dapat segera meloloskan RAPBN pemerintahan federal hingga 21 November, dan ia dapat melanjutkan agenda politiknya. Namun, gagasan Trump tersebut langsung ditolak oleh Pemimpin Mayoritas Senat John Thune yang juga berasal dari Partai Republik dengan menegaskan bahwa penghapusan Filibuster tidak akan terjadi. Sebab, prosedur tersebut menjadi langkah pengamanan yang penting dalam proses legislasi RUU.Filibuster adalah taktik senator—memang menjadi ciri khas majelis tinggi Senat AS—untuk memblokir, menunda, dan mencegah voting pengesahan RUU dengan mengambil alih mimbar dengan berpidato panjang hingga berjam-jam. Filibuster terpanjang adalah Sen. Demokrat Strom Thurmond dari Carolina Selatan yaitu 24 jam 18 menit dan hal ini diakui oleh konstitusi.Penyelenggara pemerintahan dan pemangku kebijakan bukanlah posisi untuk mereka yang gegabah dan keras kepala. Mereka harus selalu mendengar, menerima, dan mempertimbangkan masukan, termasuk yang berkaitan dengan dampak dari kebijakan yang telah diberlakukan.Dampak shutdown yang parah dan nyaris pasti menimbulkan kerugian besar perlu menjadi catatan bagi pemerintahan AS untuk membuat skema jalan keluar yang lebih efisien dan solutif dan selaras dengan perkembangan zaman. Merekonstruksi konstitusi bukanlah kejahatan selama untuk kepentingan bersama yang merupakan marwah dan inti dari politik itu sendiri. Ketika menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, terutama publik secara umum, maka kepentingan bersama itu menjadi abu-abu.Apakah benar demikian (untuk kepentingan bersama)?Hal tersebut tercermin dari bagaimana HoR tidak segera mengambil langkah cepat resolusi untuk keluar dari situasi shutdown. Langkah yang sepatutnya diambil adalah evaluasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Menjadi problematika yang serius ketika proses legislasi untuk pengesahan RAPBN yang menyangkut banyak hal justru dipolitisasi.