Jalan provinsi di jalur Umbar–Putih Doh, Kabupaten Tanggamus yang selesai di perbaiki | Foto : Dok. BMBK LampungLampung Geh, Bandar Lampung – Pemerintah pusat melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Lampung mencatat belanja infrastruktur di Provinsi Lampung telah mencapai Rp888,82 miliar hingga September 2025.Serapan ini didominasi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta kegiatan yang mendukung kelancaran konektivitas antarwilayah.Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Lampung, Purwadhi Adhiputranto mengatakan, realisasi anggaran infrastruktur tahun ini diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian dan memastikan akses antarwilayah tetap berjalan optimal.“Total belanja infrastruktur di Lampung termasuk belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan belanja modal berjumlah Rp888,82 miliar. Belanja infrastruktur di Lampung tahun ini sangat terkonsentrasi pada ketahanan pangan dan konektivitas,” ujarnya, Rabu (19/11).Purwadhi menjelaskan, dari total belanja infrastruktur tersebut, empat klaster utama menyerap hampir 79 persen anggaran. Klaster itu meliputi sumber daya air (SDA) irigasi, optimalisasi lahan, jalan, serta operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air.“Fokus utama dari ini adalah diarahkan pada peningkatan produktivitas lahan pertanian, pemeliharaan jaringan irigasi, dan terbentuknya konektivitas antar wilayah,” katanya.Anggaran belanja prasarana jaringan sumber daya air mencapai Rp254,81 miliar atau 28,7 persen dari total.Alokasi ini digunakan untuk rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi senilai Rp143,61 miliar, rehabilitasi DI Way Sekampung Rp44,58 miliar, serta normalisasi sungai dan perlindungan pesisir.Untuk prasarana pengembangan kawasan, pemerintah menggelontorkan Rp170,27 miliar atau 19,2 persen guna mendukung optimalisasi lahan dan peningkatan produktivitas pertanian.Sementara itu, prasarana konektivitas darat mencatat realisasi Rp162,69 miliar atau 18,3 persen. Anggaran itu didominasi pemeliharaan rutin jalan Rp78,94 miliar, program padat karya Rp35,34 miliar, serta dukungan pada jalan strategis nasional maupun daerah.Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana jaringan SDA menyerap Rp112,35 miliar atau 12,6 persen. Di dalamnya termasuk pemeliharaan irigasi sebesar Rp71,69 miliar serta pengendalian banjir Rp6,85 miliar.Selain itu, prasarana bidang perumahan dan permukiman mendapat alokasi Rp69,21 miliar atau 7,8 persen. Anggaran tersebut digunakan untuk program rumah swadaya, infrastruktur air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, serta pengelolaan limbah domestik.Purwadhi menambahkan, kegiatan padat karya di bidang sumber daya air dan irigasi juga mendapat porsi Rp44,04 miliar.“Kegiatan ini fokus pada padat karya irigasi di daerah pertanian,” ujarnya.Belanja lain mencakup pembangunan dan pemeliharaan jembatan senilai Rp24,56 miliar, serta operasi dan pemeliharaan bendungan, bendung, sungai, embung, dan sumur dengan anggaran Rp22,05 miliar.Pemerintah juga mengalokasikan Rp21,53 miliar untuk dukungan teknis seperti perencanaan dan pengawasan, Rp3,25 miliar untuk prasarana pendukung bendungan, dan Rp2,05 miliar untuk pemeliharaan sarana konektivitas darat.Adapun kegiatan operasi dan pemeliharaan pencarian, pertolongan dan penanganan bencana mendapat Rp1,47 miliar, serta fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah dialokasikan Rp0,54 miliar.Purwadhi menyampaikan, realisasi anggaran tersebut menghasilkan sejumlah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di berbagai wilayah.“Output belanja infrastruktur tersebut adalah terbangun irigasi sepanjang 148 kilometer, jalan 1.307 kilometer, pemeliharaan jalan 11.894 meter, optimalisasi lahan pertanian 505 kilometer persegi, dan penyediaan air minum 960 sambungan rumah,” katanya.Selain itu, dilakukan pemeliharaan 97 unit sumur jaringan irigasi air tanah, pembangunan infrastruktur permukiman desa seluas 13 hektare, peningkatan kualitas 1.760 rumah swadaya, serta pemeliharaan lima unit bendungan. (Cha/Lua)