Ilustrasi Negara Palestina. (Sumber: UN Photo/Manuel Elías)JAKARTA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mengungkapkan penolakannya terhadap rencana Negara Palestina, jelang pemungutan suara rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Jalur Gaza Hari Senin.Berbicara pada Hari Minggu, Netanyahu mengatakan itu dilakukan sebagai usaha menenangkan sekutu sayap kanan di pemerintahannya."Penentangan kami terhadap Negara Palestina di wilayah mana pun di sebelah barat Sungai Yordan, penentangan ini nyata, valid, dan tidak berubah sedikit pun," kata Netanyahu dalam rapat kabinet, melansir The National 17 November.Komentar Netanyahu muncul dua hari setelah sekutu terpenting Israel, Amerika Serikat, mengajukan rancangan resolusi PBB tentang proses perdamaian Gaza yang, untuk pertama kalinya, memuat referensi tentang Kenegaraan Palestina.Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang sedang mengadakan negosiasi mengenai rancangan tersebut, yang akan mengesahkan usulan Trump untuk "Dewan Perdamaian" dan pemerintahan transisi di Gaza guna menangani berbagai isu, termasuk rekonstruksi pascaperang dan pemulihan ekonomi. Pemungutan suara diperkirakan akan dilakukan pada Hari Senin.Rancangan terbaru menyatakan setelah program reformasi untuk Otoritas Palestina "dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan pembangunan kembali Gaza telah maju, kondisi-kondisi akhirnya mungkin akan tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina".Rancangan ini juga berkomitmen untuk "membangun dialog antara Israel dan Palestina guna menyepakati cakrawala politik untuk hidup berdampingan secara damai dan sejahtera".Poin tersebut memicu kemarahan tokoh-tokoh terkemuka di sayap kanan Israel, menguji koalisi pemerintahan Netanyahu yang canggung yang terdiri dari kaum konservatif dan ultra-nasionalis.Pada Hari Sabtu, menteri sayap kanan Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich mendesak Netanyahu untuk mengecam gagasan negara Palestina. Ben-Gvir mengancam akan meninggalkan koalisi pemerintahan jika Perdana Menteri tidak bertindak.Dalam upaya memperkuat posisi pemerintah, Menteri Pertahanan Israel Katz dan Menteri Luar Negeri Gideon Saar juga mengeluarkan pernyataan terkait X yang menentang Negara Palestina pada Hari Minggu. "Kebijakan Israel jelas: tidak akan ada negara Palestina yang didirikan," kata Katz.Dalam pernyataan terpisah, Saar mengatakan: "Israel tidak akan menyetujui pembentukan negara teror Palestina di jantung Tanah Israel, dengan jarak yang sangat dekat dari semua pusat populasinya dan dengan kendali topografi atas mereka."Netanyahu mengatakan telah menolak upaya untuk mendirikan negara Palestina selama beberapa dekade dan bahwa ia "melakukannya baik melawan tekanan dari luar maupun tekanan dari dalam. Jadi, saya tidak membutuhkan penegasan, cuitan, atau ceramah dari siapa pun," katanya.Lebih jauh Netanyahu juga mengatakan "Gaza akan didemiliterisasi, dan Hamas akan dilucuti"."Entah ini akan terjadi dengan cara mudah atau dengan cara yang sulit. Inilah yang saya katakan, dan inilah yang juga dikatakan Presiden Trump," tambahnya.Dikeahui, gencatan senjata di Gaza yang diinisiasi Presiden Trump dengan dukungan mediasi Qatar, Mesir dan Turki, mengakhiri pertempuran sengit antara Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas, setelah dua tahun perang yang menghancurkan wilayah Palestina tersebut dan memicu konflik di Timur Tengah.