Menlu Palestina Varsen Aghabekian Shahin. (Wikimedia Commons/Vlada Republike Slovenije/Nebojša Tejić STA)JAKARTA - Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian Shahin mengatakan pada Hari Selasa, adopsi resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendukung rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza merupakan langkah pertama yang penting dalam perjalanan panjang menuju perdamaian.Dewan Keamanan pada Hari Senin mengadopsi resolusi rancangan AS tersebut, yang juga mengizinkan pengerahan pasukan keamanan multinasional ke Gaza dan memberlakukan mekanisme penjagaan internasional untuk wilayah yang porak-poranda akibat perang selama dua tahun.Sebanyak 13 anggota dewan memberikan suara mendukung. Sementara, Rusia dan China memilih untuk abstain dan tidak ada veto dalam pemungutan suara yang digelar di markas PBB New York, AS."Resolusi PBB adalah langkah pertama dalam perjalanan panjang menuju perdamaian. Langkah itu diperlukan karena kita tidak dapat memulai apa pun sebelum kita mencapai gencatan senjata," jelas Menlu Shahin kepada wartawan saat berkunjung ke Manila, Filipina, seperti melansir Al Arabiya dari Reuters 18 November.Lebih jauh Menlu Shahin mengatakan masih ada isu-isu lain yang perlu dibahas, termasuk hak Palestina menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina pada akhirnya, mengingatkan proses implementasi rencana Presiden Trump harus diatur oleh hukum internasional.Ia mengatakan, meskipun rencana Presiden Trump mengisyaratkan kemungkinan pembentukan Negara Palestina dan hanya setelah Otoritas Palestina melakukan reformasi, isu tersebut dapat dibahas kemudian."Selama elemen-elemen ini ada, kami senang dengan langkah pertama ini," ungkap Menlu Shahin.Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah sebelumnya menyambut baik pemungutan suara tersebut dan menyatakan siap untuk berpartisipasi dalam rencana Presiden Trump, kendati tidak menguraikan peran yang jelas bagi mereka dan samar-samar tentang pembentukan negara.Negara-negara Eropa dan Arab telah menyatakan, Gaza harus diperintah oleh Otoritas Palestina dan harus ada jalur yang jelas menuju kemerdekaan Palestina.Sementara, Israel, yang menentang gagasan negara Palestina merdeka, menolak keterlibatan apa pun oleh Otoritas Palestina.Diketahui, Hamas dan Israel telah menyepakati tahap pertama rencana gencatan senjata Presiden Trump dan mulai berlaku pada 10 Oktober lalu.